_PLN lakukan reformasi pengadaan dan memperkuat sistem digital_
*Jakarta, 27 Januari 2022* – PT PLN (Persero) memastikan tidak ada lagi krisis pasokan batu bara untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Langkah pengamanan berlapis telah dilakukan PLN dengan dukungan pemerintah.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (26/1) menjelaskan, salah satu strategi yang dilakukan PLN untuk mengamankan pasokan batu bara adalah pembaruan kontrak. Kontrak yang semula bersifat jangka pendek diubah menjadi kontrak jangka panjang dan langsung ke pemilik tambang.
“Kami mengubah kontrak agar lebih memiliki kepastian pasokan. Kami juga mengubah kontrak yang tadinya fleksibel menjadi lebih tertib lagi baik dari sisi volume pasokan juga jadwal pengiriman. Lalu, yang tadinya pakai _trader,_ kita kontrak langsung ke penambang,” ujar Darmawan.
Selain itu, dari sisi PLN juga memastikan proses pembayaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok batu bara ini lebih cepat.
“Untuk memperbaiki bisnis dan rantai pasok. Kami ubah mempercepat tagihan operasi dan transportasi. Bahkan bisa lebih cepat paling tidak dua pekan,” ujar Darmawan.
Kecepatan pembayaran ini berlaku untuk pengadaan kapal, tongkang, bongkar muat. Juga pembayaran yang langsung kepada penambang batubara. Untuk para penambang batu bara PLN mempercepat pembayaran menjadi tujuh hari pada _loading_ batubara ke pembangkit. Pembayaran kedua, dilakukan 14 hari setelah _loading_ selesai.
Ketiga, PLN juga mengintegrasikan sistem pengawasan digital yang dibentuk PLN dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Darmawan menjelaskan, nantinya pemerintah dapat melihat kemajuan proses _loading_ dari batu bara. Sehingga ketika terjadi gagal _loading_ maka sistem langsung memberikan _alert_ kepada pengusaha untuk bisa memenuhi kewajibannya.
“Jadi, bukan hanya kebijakan, tetapi juga ini langsung secara operasional secara _day to day_ pengawasan ini dilakukan,” ujar Darmawan.
Berkaitan dengan evaluasi ini, kata Darmawan dukungan pemerintah datang melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang evaluasi DMO dilakukan setiap bulan.
“Ada di diktum ke delapan. Itu disebut, penetapan realisasi DMO untuk dana kompensasi evaluasi setiap bulan,” ujar Darmawan.
Bukti dari pengawasan dan perubahan tata kelola ini tercermin dari kondisi pasokan Februari mendatang. Darmawan mengatakan, secara khusus pihaknya telah berkomunikasi dengan Ditjen Minerba untuk mengamankan pasokan batu bara.
Darmawan menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan melanjutkan volume batubara yang sudah terkontrak di Januari. Selain itu, untuk kontrak yang dilanjutkan serta kontrak batubara reguler bulan Februari seluruhnya telah dijadwalkan untuk dikirimkan ke pembangkit.
Langkah selanjutnya, yakni dengan memastikan kesiapan armada pengangkut batu bara. “Sehingga _Insya Allah_ pasokan untuk bulan Februari juga akan aman,” tegas Darmawan.
*Narahubung*
Agung Murdifi
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059
*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore._(*)
