483 Aspirasi Masuk, Infrastruktur Air dan Pertanian Jadi Prioritas Utama
Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar lebih berkualitas, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Balai Keratun, Senin (13/4).
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, hadir bersama jajaran pimpinan DPRD dan anggota, menegaskan bahwa lembaganya menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Sebanyak 483 usulan aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten/kota dihimpun DPRD dan menjadi bahan strategis dalam penyusunan RKPD 2027. Aspirasi tersebut didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, terutama pengelolaan sumber daya air yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.
“RKPD 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Setiap usulan yang kami himpun bukan sekadar angka, tetapi representasi langsung dari persoalan yang dihadapi rakyat di lapangan,” tegas Ahmad Giri Akbar.
Ia menekankan, persoalan klasik seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau tidak boleh terus berulang tanpa solusi konkret.
“Permasalahan utama ada pada sistem saluran air. Penanganannya harus menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Ini menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan daerah,” lanjutnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, seperti Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Pembangunan bendungan dan irigasi bukan hanya proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi daerah,” ujar Giri.
Dalam forum tersebut, DPRD turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang dinilai mampu memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelaraskan arah pembangunan.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan Musrenbang menjadi instrumen penting dalam menyatukan perencanaan pusat dan daerah. Ia menyebut arah kebijakan nasional fokus pada ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi ekonomi, pembangunan wilayah, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi besar terhadap PDRB. Karena itu, dukungan infrastruktur dan kebijakan dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jihan Nurlela, unsur Forkopimda, bupati/wali kota se-Lampung, serta para pemangku kepentingan.
Melalui forum ini, DPRD Lampung menegaskan akan terus mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, demi memastikan program yang dijalankan tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*)
