Hilirisasi Kelapa Lampung, OJK dan Perbankan Diminta Buka Akses Pembiayaan Inklusif

Suprayitno dan istri, Petani kelapa di Lampung melakukan pemilahan dan pengolahan hasil panen di tengah hamparan perkebunan kelapa.

90 Ribu Hektare Kebun, Produksi 83,4 Ribu Ton, Petani Harus Ikut Menikmati Nilai Tambah Industri

Bandarlampung – Di bawah terik matahari perkebunan kelapa Lampung, Suprayitno menjalani rutinitas yang sudah akrab bagi banyak petani. Memanen buah kelapa, mengumpulkannya, memilah hasil panen, kemudian menjualnya kepada pengepul. Siklus itu terus berulang Pohon kelapa tumbuh, buah dipanen, tetapi harapan untuk menikmati keuntungan lebih besar dari komoditas yang mereka hasilkan belum sepenuhnya terwujud.

Di hadapan hamparan kebun kelapa yang menjadi sumber penghidupan, ada persoalan besar yang selama ini membayangi kehidupan petani. Mereka memiliki kebun, mengerahkan tenaga, menanggung risiko produksi, tetapi sering kali tidak memiliki akses modal, teknologi pengolahan, dan jaringan pemasaran yang memadai untuk menikmati nilai ekonomi kelapa secara maksimal.

Suprayitno menjadi gambaran bagaimana petani kelapa membutuhkan lebih dari sekadar pasar untuk menjual hasil panen. Mereka membutuhkan kesempatan untuk naik kelas, mendapatkan pembiayaan, dan terlibat langsung dalam industri pengolahan.

“Selama ini kami lebih banyak menjual kelapa dalam bentuk mentah. Padahal, kalau ada fasilitas pengolahan, modal yang terjangkau, dan kepastian pasar, petani tentu bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Jangan sampai industri kelapa berkembang, tetapi kehidupan petaninya tetap begitu-begitu saja,” ujar Suprayitno, Minggu (22/11/2026).

Suara petani seperti Suprayitno inilah yang semestinya menjadi perhatian utama dalam agenda hilirisasi kelapa di Provinsi Lampung.

Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi cerita tentang pembangunan pabrik, masuknya investasi, atau bertambahnya kapasitas industri. Lebih dari itu, hilirisasi harus menjadi jalan untuk memperbaiki kesejahteraan petani yang selama ini menjadi fondasi utama produksi kelapa.

Persoalannya, siapa yang akan menikmati nilai tambah ketika kelapa Lampung mulai diolah menjadi berbagai produk industri?

Jangan sampai perusahaan besar menikmati keuntungan dari produk bernilai tinggi, sementara petani tetap berada pada posisi paling bawah sebagai pemasok bahan baku.

Lampung sesungguhnya memiliki modal ekonomi yang tidak kecil. Luas perkebunan kelapa mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi 83,4 ribu ton pada 2025.

Angka tersebut menunjukkan kelapa memiliki peluang menjadi salah satu penggerak ekonomi baru daerah. Bukan hanya untuk sektor perkebunan, melainkan juga industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pengemasan, hingga jasa keuangan.

Kelapa bukan sekadar buah yang dipanen kemudian dijual. Komoditas ini menyimpan potensi ekonomi dari hampir seluruh bagian tanamannya.

Daging kelapa dapat dikembangkan menjadi minyak kelapa dan santan. Sabutnya dapat diolah menjadi cocofiber dan cocopeat. Tempurungnya bisa menjadi bahan baku arang dan briket. Sementara berbagai produk turunannya memiliki peluang pasar yang lebih luas.

Namun, peluang tersebut membutuhkan ekosistem usaha yang kuat.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung sekaligus akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak., mengingatkan bahwa potensi besar tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

“Dengan luas 90 ribu hektare dan produksi 83,4 ribu ton kelapa pada 2025, kelapa memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kelapa dapat menjadi komoditas unggulan untuk mendorong pertumbuhan sektor agribisnis, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat,” ujar Usep.

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah keterbatasan petani dalam mengakses teknologi pengolahan, modal, pengetahuan pasar, dan jaringan pemasaran.

Akibatnya, petani lebih memilih menjual hasil panen secara langsung karena tidak mempunyai fasilitas maupun kemampuan untuk mengembangkan produk turunan.

Kondisi tersebut membuat petani sulit keluar dari pola usaha tradisional. Padahal, nilai ekonomi terbesar justru dapat berkembang ketika komoditas memasuki tahapan pengolahan.

Di sinilah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan menjadi sangat menentukan.

Pembiayaan tidak boleh hanya terkonsentrasi kepada perusahaan besar yang telah memiliki aset, agunan, dan akses perbankan. Petani, kelompok tani, koperasi, serta UMKM pengolah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk dalam ekosistem pembiayaan formal.

Usep menegaskan, pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting untuk mempercepat transformasi kelapa mentah menjadi produk bernilai tambah.

“Pembiayaan dari perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya sangat penting untuk mendukung hilirisasi. Dukungan ini dapat mempercepat transformasi produk kelapa mentah menjadi produk bernilai tambah yang memungkinkan petani dan UMKM naik kelas,” tegasnya.

Ia mendorong pengembangan kredit mikro dan UMKM, dana bergulir, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema yang sesuai karakteristik perkebunan dan usaha pengolahan kelapa.

Jangka waktu kredit, bunga, dan mekanisme pembayaran harus mempertimbangkan siklus panen serta produksi. Petani tidak bisa disamakan begitu saja dengan pelaku usaha yang mempunyai arus kas harian.

Selain itu, penguatan koperasi, penjaminan kredit, pendampingan manajemen usaha, dan kepastian pasar melalui kemitraan dengan perusahaan pembeli atau *offtaker* harus menjadi bagian dari desain pembiayaan.

“Kepastian pasar dan kemitraan dengan offtaker sangat penting agar hasil produksi terserap dengan harga yang baik, sehingga pembiayaan tidak menjadi beban utang yang memberatkan,” paparnya.

Peringatan serupa disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung (UBL), Imanuriea Annisa Putri, S.E., M.Ak.

Ia mengingatkan bahwa hilirisasi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila penguasaan modal, teknologi, dan akses pasar hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.

“Jangan sampai kelapa naik kelas menjadi produk industri, tetapi petaninya tetap berada pada posisi ekonomi yang sama,” tandasnya.

Menurut Imanuriea, hilirisasi harus dibangun melalui keterlibatan seluruh pelaku usaha dalam satu rantai nilai. Petani tidak harus dipaksa menjadi industrialis secara individual. Penguatan koperasi, kelompok usaha bersama, dan kemitraan dengan UMKM maupun perusahaan pengolahan justru menjadi pilihan yang lebih realistis.

Ia juga mendesak OJK mengawal pembiayaan berbasis rantai nilai atau *value chain financing*.

Melalui pendekatan ini, bank tidak hanya menilai petani sebagai individu peminjam, tetapi melihat keterhubungan usaha antara petani, koperasi, UMKM pengolah, perusahaan pembeli, hingga pasar.

“Keberhasilan inklusi keuangan bukan diukur dari seberapa besar kredit yang disalurkan kepada perusahaan besar, tetapi juga dari seberapa jauh pelaku usaha kecil yang layak secara ekonomi dapat masuk ke dalam sistem pembiayaan formal,” katanya.

Imanuriea turut menyoroti POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM sebagai landasan pengembangan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha kecil dan menengah.

Perbankan, lanjutnya, perlu memperluas penilaian kelayakan kredit dengan mempertimbangkan arus kas, riwayat transaksi, kapasitas produksi, dan hubungan usaha dengan pembeli, bukan semata-mata bertumpu pada agunan.

“Jangan membiayai mesin terlebih dahulu, kemudian baru mencari pasar. Bangun kelayakan bisnis dan kepastian pasar terlebih dahulu, lalu susun pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi,” ujarnya.

Pengembangan hilirisasi juga perlu memperhatikan karakteristik wilayah dan potensi bahan baku.

Imanuriea mengusulkan pengembangan klaster ekonomi kelapa di Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Masing-masing daerah perlu didukung pemetaan potensi perkebunan, ketersediaan bahan baku, infrastruktur, kebutuhan investasi, serta kepastian pasar.

Dengan pendekatan klaster, pengembangan industri tidak harus terpusat pada perusahaan besar. Koperasi dan UMKM dapat mengambil peran dalam pengumpulan hasil panen, pengolahan awal, pengemasan, hingga pemasaran produk turunan.

Rantai ekonomi yang terbentuk diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus memperluas kesempatan usaha masyarakat di sekitar perkebunan.

Dorongan tersebut menjadi catatan penting bagi tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah yang digelar OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan pada 18 November 2026.

Dalam forum tersebut, pengembangan ekosistem kelapa Lampung didorong melalui pendekatan *closed-loop ecosystem*, yakni menghubungkan petani, akademisi, industri, *offtaker*, dan lembaga pembiayaan dalam satu rantai usaha terpadu.

Namun, tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah forum diskusi selesai.

OJK, Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten, perbankan, perguruan tinggi, koperasi, dan pelaku industri harus memastikan konsep tersebut diterjemahkan menjadi program nyata.

Harus ada peta jalan hilirisasi yang jelas, target pembiayaan, lokasi pengolahan, kebutuhan investasi, kepastian pasar, serta jumlah petani dan UMKM yang menjadi penerima manfaat.

Keberhasilan juga harus diukur secara terbuka. Bukan sekadar berapa besar investasi masuk atau berapa banyak kredit disalurkan, tetapi berapa petani yang mendapatkan akses pembiayaan, berapa banyak hasil panen terserap industri, bagaimana perkembangan harga di tingkat produsen, serta seberapa besar peningkatan pendapatan bersih petani.

Pada akhirnya, masa depan industri kelapa Lampung tidak boleh hanya dihitung dari jumlah pabrik yang berdiri dan produk yang berhasil dipasarkan.

Ada kehidupan petani yang harus ikut berubah.

Suprayitno dan ribuan petani kelapa lainnya tidak cukup hanya diminta meningkatkan produksi. Mereka membutuhkan kesempatan untuk memperoleh pembiayaan, memperkuat kelembagaan ekonomi, mengakses teknologi, dan mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan industri.

Sebab, keberhasilan hilirisasi bukan ketika kelapa Lampung hanya berubah menjadi produk bernilai tinggi di pasar.

Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika petani yang menanam, merawat, dan memanen kelapa juga ikut menikmati nilai tambahnya.

Jangan sampai kelapanya naik kelas, industrinya semakin besar, tetapi kesejahteraan petaninya tetap tertinggal. (Sandi)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *