UIM, ADPC, BPBD dan Mitra Bentala Bersinergi Lindungi Warga Pesisir dari Ancaman Bencana
KALIANDA – Tragedi Tsunami Selat Sunda 2018 yang menelan ratusan korban jiwa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat pesisir Lampung Selatan. Untuk mencegah dampak serupa di masa depan, sejumlah lembaga, akademisi, dan pemerintah daerah sepakat memperkuat pengembangan Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini yang berkelanjutan di Desa Maja, Kecamatan Kalianda.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Universitas Indonesia Mandiri (UIM) bersama Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), Mitra Bentala, dan BPBD Lampung Selatan, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program SPRINT II itu bertujuan membangun sistem peringatan dini yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tsunami dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Konsultan ADPC, Supriyanto, mengatakan penguatan kapasitas masyarakat menjadi faktor utama dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
“Penguatan kapasitas masyarakat adalah kunci agar mereka memahami risiko dan mampu bertindak cepat saat kondisi darurat,” ujarnya.
Desa Maja menjadi salah satu wilayah prioritas karena mengalami dampak langsung saat tsunami Selat Sunda menerjang pada Desember 2018. Selain memiliki kerentanan geografis, kawasan tersebut juga merupakan jalur wisata yang ramai dikunjungi masyarakat.
Perwakilan Mitra Bentala, Afif Septian Rinaldi, mengungkapkan dari total 1.234 penduduk Desa Maja, sebanyak 225 jiwa masuk kategori kelompok rentan, terdiri atas lansia, penyandang disabilitas, balita, dan ibu hamil.
“Kebutuhan akan sistem peringatan dini menjadi sangat mendesak karena wilayah ini berada di kawasan rawan bencana sekaligus daerah wisata,” katanya.
BPBD Lampung Selatan menyambut baik inisiatif tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Erwan Fatriansyah dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Nurma Suri menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
Menurut mereka, keberhasilan mitigasi memerlukan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.
Sementara itu, Dosen UIM Ence Sopyan menilai pendekatan pentahelix menjadi model paling tepat dalam pengembangan sistem kebencanaan yang berkelanjutan.
> “Perguruan tinggi memiliki peran melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. UIM terus mengembangkan Kampus Siaga Bencana dan siap berkontribusi dalam pengembangan teknologi EWS maupun penyusunan kebijakan yang adaptif,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua UKM Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) UIM, Tozzy Guspa Robbi, yang mengingatkan bahwa tsunami 2018 menjadi bukti bahwa bencana tidak selalu diawali gempa bumi yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, sistem peringatan dini berbasis komunitas harus menjadi pelengkap sistem nasional agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Sistem ini bisa memanfaatkan sarana sederhana seperti kentongan, beduk, pengeras suara hingga sinyal cahaya sehingga dapat menjangkau warga yang tidak memiliki akses teknologi digital,” jelasnya.
Dalam pengembangannya, EWS Desa Maja akan melibatkan PT RISE Bandung sebagai pengembang teknologi yang nantinya terintegrasi dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Lampung Selatan.
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa sistem peringatan dini tidak cukup hanya mengandalkan perangkat teknologi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat, simulasi berkala, serta koordinasi lintas lembaga agar respons saat bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
FGD tersebut diharapkan menjadi model praktik baik yang dapat diterapkan di berbagai daerah rawan bencana lainnya di Indonesia. (*).
