JAKARTA – Munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan keras dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menilai dorongan tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Menurut Haris, upaya pemakzulan melalui aksi jalanan, forum diskusi provokatif, hingga konten opini yang tidak edukatif merupakan langkah yang tidak tepat dan cenderung menyesatkan publik, khususnya generasi muda.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian konkret yang perlu dilihat secara objektif oleh masyarakat.
“Publik harus menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta, bukan opini yang dibangun oleh segelintir pihak dengan kepentingan tertentu,” tegasnya.
Haris memaparkan sejumlah capaian yang dinilai signifikan, di antaranya penguatan komitmen pemberantasan korupsi melalui sinergi aparat penegak hukum, serta langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal.
“Keberanian menindak mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan negara hadir dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil,” katanya.
Di sektor ekonomi, lanjutnya, pemerintah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas di tengah tekanan global, sekaligus mendorong ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri dan memperkuat program hilirisasi industri.
“Program-program strategis berjalan sesuai arah. Jadi tidak relevan jika ada yang menyebut pemerintah gagal,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah disebut tetap konsisten menjaga stabilitas nasional serta memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar tersebut, KNPI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan.
“Pemuda Indonesia akan berada di garda terdepan mengawal kepemimpinan Presiden hingga akhir masa jabatan. Jangan sampai terprovokasi oleh narasi yang memecah belah,” ujar Haris.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan yang berpotensi merusak tatanan demokrasi. (*).
