Menurut Politisi Partai Golkar ini, pemasangan daftar nama penerima bansos tersebut penting dilakukan untuk mengetahui siapa-siapa penerima bansos di 151 Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Tulangbawang itu tepat sasaran.
Mengingat, lanjut Mika, banyak laporan masyarakat bahwa bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN ataupun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulangbawang yang tidak tepat sasaran dan menjadi permasalahan di tingkat masyarakat.
“Fakta di tingkat kampung banyak terjadi kesenjangan, banyak masyarakat yang dinilai mampu justru mendapatkan bantuan, yang miskin justru tidak dapat. Untuk itu diharapkan Kepala Kampung dapat mengumunkan nama-nama seluruh penerima bansos,” terang Mika, Sabtu (16/05/2020).
Karena, lanjutnya, untuk di Kabupaten Tulangbawang selain bansos dinilai banyak tidak tepat sasaran juga terdapat indikasi penerima yang mendapat Doble program bansos.
“Untuk seluruh Kepala Kampung dan Lurah di Kebupaten Tulangbawang kami minta untuk memasang nama-nama penerima Bansos baik dari PKH, BST, BPNT, Program Prakerja, BLT dana desa, Paket sembako dan bansos lainya di balai kampung,” jelasnya. (tri)
