Lampung Barat – Menindaklanjuti adanya bantuan sembako beras tak layak konsumsi, DPRD Lampung Barat (Lambar) akan panggil pihak eksekutif dan lakukan evaluasi secara menyeluruh (hearing).
Kegiatan itu direncanakan akan dilaksanakan pada Kamis (25/6) dengan mengundang beberapa OPD terkait, dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
Wakil Ketua 1 DPRD Lambar, Sutikno mengatakan, dengan adanya berita-berita yang beredar terkait permasalahan yang terjadi dalam penyediaan jejaring pengamanan sosial akibat pandemi Coronavirus deases 2019 (Covid-19), dirinya bersama ketua DPRD lainnya telah sepakat untuk lakukan hearing dengan memanggil pihak eksekutif sebagai pelaksana kegiatan.
“Kita sudah sepakat, dan kita akan undang eksekutif dengan OPD-OPD terkait dalam hal ini adalah OPD yang berhubungan dengan pencegahan dan pengamanan pandemi Covid-19,” ujar Sutikno saat ditemui di Ruang Kerja Ketua DPRD Lambar, Selasa (23/6/2020).
Sembako beras bantuan untuk penyediaan jejaring pengamanan sosial akibat pandemi Coronavirus deases 2019 (Covid-19) alami polemik, karena terdapat 10 Ton rusak bahkan tidak layak konsumsi, dan beberapa sudah didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sebelumnya, pihak Dinas terkait (Dinsos Lambar) bersama rekanan telah memastikan bahwa akan bertanggungjawab dengan adanya beras tak layak konsumsi tersebut, dan yang telah didistribusikan kepada KPM akan ditarik untuk diganti.
Namun walau begitu, rentetan permasalahan lanjutan dari kesalahan pengadaan beras bantuan tersebut, mulai dari perencanaan yang kurang detail, kurangnya pengalaman rekanan sebagai penyedia barang dan jasa, kurangnya pengawasan kepada rekanan sebagai penyedia barang, menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif (Pemerintah Daerah) sebagai pelaksana program.
Dengan demikian, pelaksanaan program yang serupa kedepannya dapat dilakukan secara tertib dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. (Ade Irawan)
