Lampung Barat – Editoronline.co.id
Berbagai catatan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) tahun 2019 terlontar dari beberapa fraksi dalam kegiatan sidang paripurna DPRD Lambar, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019, di Ruang Sidang DPRD Lambar, Kamis (9/7).
Catatan Evaluasi yang paling menarik perhatian datang dari Fraksi Partai Golkar. Bagaimana tidak, Partai berlambang pohon beringin tersebut, menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum ASN pada Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lambar. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lambar Ismun Zani, berdasarkan hasil temuan dilapangan, Kantor ULP Lambar telah dengan sengaja meloloskan perusahaan dengan syarat / dokumen Palsu. Bahkan perusahaan dimaksud sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
“Diduga oknum ASN pada kantor ULP atau Pokja tidak melakukan evaluasi berkas dokumen dengan benar. Kami juga menduga Kantor ULP atau Pokja telah melakukan persetujuan hukum dan melakukan pembohongan publik dengan meloloskan peserta dan menyatakan dokumen peserta lelang adalah Asli,” ungkap Ismun.
Untuk itu pihaknya meminta Bupati Lambar untuk segera melakukan evaluasi kinerja ASN pada Kantor ULP Lambar.
Sementara Fraksi Demokrat menyoroti pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemkab Lambar tahun 2019. Saat membacakan pemandangan fraksi, anggota DPRD dari Partai Demokrat Lina Marlina mengatakan, niat membangun oleh pemkab lambar tidak dibarengi dengan perencanaan yang baik. Sehingga kualitas pembangunan tidak sebanding dengan manfaat yang diharapkan.
“Kami bahkan menemukan adanya pembangunan jalan Lapen di atas tanah pada tahun 2019, yang saat ini kondisi jalan tersebut sudah memprihatinkan padahal hanya di lewati kendaraan roda dua dan jalan baru dibangun tahun 2019 lalu,” ucap Lina.
Dalam bidang pelayanan kesehatan, fraksi Demokrat juga menemukan adanya Pustu yang tidak berpenghuni. “Didalam Pustu hanya ada secarik kertas yang bertuliskan bahwa petugas medis yang bekerja di pustu tersebut sedang melakukan survei covid – 19. Bahkan menurut masyarakat, setiap hari petugas medis dimaksud selalu masuk jam 08.30 wib dan kemudian langsung pulang. Mohon OPD terkait untuk melakukan tindakan kepada oknum petugas medis tersebut,” imbau Lina.
Lalu Fraksi Gerindra Raya, mengingatkan Pemerintah untuk tidak terbuai atas berbagai penghargaan yang telah diraih.
“Jangan terbuai atas penghargaan, hasil audit BPK RI banyak temuan dalam realisasi Apbd Lambar tahun 2019. Penempatan ASN juga banyak yang tidak sesuai sehingga kurang profesional,” sebut Hi.Untung, aleg dari partai gerindra.
Sedangkan Fraksi PKS Bersatu menyampaikan catatan evaluasi, soal pengeluaran rutin yang mengalami perbedaan yang signifikan dari tahun sebelumnya, bahkan penyerapannya jauh lebih rendah.
Ketua Fraksi PKS Bersatu Noviadi mengatakan, penyerapan anggaran seringkali tidak sesuai dengan rencana karena berbagai faktor.
Pihaknya juga memandang pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan jalan.
“Standar kualitas infrastruktur harus tinggi. Kami melihat ada infrastruktur yang dibangun pada tahun 2019 yang kualitasnya rendah. Selain itu pasilitas dan pelayanan kesehatan belum maksimal dan harus diperbaiki,” terang Noviadi. (Ton)
