PRINGSEWU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pringsewu nampaknya merasa gerah dengan kinerja Dinas PUPR setempat. Pasalnya, pekerjaan baru saja dimulai sudah menuai polemik dilapangan dikarenakan kondisi pembangunannya yang ditengarai jauh dari kata baik.
Demikian disampaikan oleh Sudiono Anggota Komisi III DPRD Pringsewu saat dimintai tanggapannya Rabu (6/7) terkait pembangunan jalan dan talud penahan tanah (TPT) di Pekon Panggungrejo dan Sukoharjo IV yang menghabisan biaya miliaran rupiah. Menurutnya, melihat dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) beberapa waktu lalu, memang dalam pelaksanaan dilapangan yang dikerjakan oleh pihak rekanan masih kurang dari kata baik. Itu terbukti dari pasangan TPT yang dibangun tidak sesuai dengan RABnya.”Dewan sangat prihatin melihat pembangunan tersebut. Pasalnya, dari pembahsan LKPJ 2021 oleh Banggar DPRD Pringsewu, khususnya dibidang kegiatan infrastruktur semua itu lemah pada konsultan pengawasnya. Karena pelaksana proyek tidak membaca RAB yang sudah menjadi ketetapan sesuai dengan kontraknya,” katanya.
Sudiono menyesalkan, dengan lemahnya pengawasan konsultan tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan yang tidak maksimal dan berkwalitas. Jangan sampai baru selesai dibangun dua bulan kedepan sudah hancur lagi. Dan ini tidak sesuai dengan anggaran yang sudah diglontorkan milyaran rupiah tapi hasil pekerjaan tidak maksimal dalam penggunaanya sehingga terjadi kelebihan pembayaran.”Semoga saja tidak terjadi temuan dari BPK. Tapi namanya sudah masuk kemedia sosial sudah pasti akan menjadi sorotan dalam pembangunan tersebut,” ujarnya.
Lebihlanjut Politisi Gerinda ini menegaskan, meminta kepada pihak Dinas PUPR dalam memilih rekanan supaya selektif dan mengetahui rekam jejak perusahaan tersebut yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan di Pringsewu. Mengingat pembangunan tersebut pakai uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan tugas kami salah satunya melakukan pengawasanya.”Itu uang rakyat dikembalikan kerakyat lagi sesuai peruntukannya. Jadi jangan buat main-main uang rakyat tersebut. Oleh karena itu kami mengajak kepada pemerintah daerah Pringsewu untuk berasama- sama menjalankan program pembangunan dengan baik jangan masyarakat dijadikan obyek buat cari keuntungan pribadi semata,” pungkasnya. (top)
