Metro – Pemkot Metro dalam hal ini Bagian Organisasi Setda Metro mengadakan Workshop Reformasi Birokrasi dan SAKIP dilingkungan Pemerintah Kota Metro dengan Tema Sinergitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peningkatan SAKIP Pemerintah Kota Metro, di Aula Pemda Bumi Sai Wawai, Jum’at (10/03/2023).
Workshop dibuka oleh Walikota Metro dihadiri Kepala dan Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Metro termasuk Camat dan Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Metro. sebagai leading sektor pelaksana reformasi birokrasi dan tim reformasi birokrasi Pemerintah Kota Metro,
Dalam sambutannya Walikota Metro Wahdi Siradjuddin mengatakan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP, Pemerintah Kota Metro telah menunjukan komitmennya.
“Kami telah mengimplementasikan E-SAKIP, pengesahan Road Map RB 2022-2024, mengimplementasikan E-ANJAB, mengimplementasikan E-Absensi dan E-Kinerja, Implementasi Mall Pelayanan Publik, dan menyusun Peta Proses Bisnis di tingkat kota,”ungkapnya.
“Dengan dilaksanakannya Workshop ini diharapkan dapat bermanfaat dalam implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Metro, serta meningkatkan nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kota Metro dari B Menjadi BB,” tambah Wahdi.
Workshop Reformasi Birokrasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ibu Asisten Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dalam hal Ini di wakili Analis Kebijakan Madya Selaku Koordinator Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenpan Reformasi Birokrasi Ibu Hatni SE, menyampaikan tentang penguatan sakip kota metro bahwa Penerapan Reformasi Birokrasi tematik ini adalah penjabaran arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus punya dampak langsung bagi masyarakat.
Zaki Mubaroq SH.,MH. selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Metro mengatakan Workshop Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta Sinergisitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Metro yang pada akhir diharapkan dapat mewujudkan good governance dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Ada empat fokus dalam Reformasi Birokrasi tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden,” Zaki memaparkan.
Dalam hal ini, Kementerian PAN-RB mendorong penerapan Reformasi Birokrasi tematik bagi seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan ini pula 4 OPD untuk menyampaikan paparan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di masing-masing OPD yaitu, Bappeda, Inspekorat, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (Bams_As)
