Jakarta — Dewan Kerja Daerah (DKD) Lampung mendorong pemerataan dan keberlanjutan program nasional Pramuka Penegak dan Pandega dalam Sidang Paripurna Nasional (Sidparnas) 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta.
Dipimpin langsung Ketua DKD Lampung Kak Surohit bersama Wakil Ketua Kak Nindi Tiara, delegasi Lampung secara tegas menyuarakan aspirasi daerah agar arah kebijakan dan program nasional tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat akar rumput.
“Kami ingin memastikan program yang disahkan di Sidparnas 2026 berdampak nyata dan berkelanjutan, tidak hanya dinikmati peserta kegiatan nasional, tetapi mengalir hingga Penegak dan Pandega di gugus depan,” ujar Kak Surohit di sela kegiatan, Minggu (25/1).
Ia menekankan, evaluasi program tahun 2025 harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan agenda kerja 2026, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, pemerataan, dan kemudahan implementasi di daerah.
Menurutnya, keberhasilan program nasional diukur dari sejauh mana dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh anggota Pramuka di seluruh daerah, termasuk di Provinsi Lampung.
“Kami mendorong standarisasi kualitas pembinaan Penegak dan Pandega. Program nasional harus adaptif, inovatif, dan aplikatif, meskipun tidak semua anggota bisa mengikuti kegiatan di tingkat nasional secara langsung,” tegasnya.
DKD Lampung berharap Sidparnas 2026 melahirkan terobosan program yang lebih inklusif, berorientasi pada penguatan soft skill, serta pengabdian masyarakat yang relevan dengan tantangan zaman.
Dengan konsistensi DKD Lampung menyuarakan peran strategis pemuda dalam pembangunan karakter bangsa, arah gerak Pramuka Penegak dan Pandega Indonesia pada 2026 diharapkan semakin progresif dan berdampak luas.
Sidparnas 2026 secara resmi dibuka Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso, didampingi Sekretaris Jenderal Kwarnas Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.IP., M.AP., serta jajaran pimpinan Kwarnas lainnya. (*).
