BPS: Daya Beli Membaik, Ketimpangan Kian Menyempit
Bandar Lampung — Provinsi Lampung menorehkan tonggak penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, atau menurun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 yang masih berada di angka 10,00 persen. Dengan capaian ini, Lampung resmi masuk era kemiskinan satu digit.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution menyatakan, penurunan tersebut mencerminkan perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Data itu disampaikan dalam rilis resmi Berita Statistik di Aula BPS Lampung, Kamis (5/2/2026).
“Ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Lampung yang semakin terasa,” ujar Ahmad Riswan.
BPS menjelaskan, tren positif tersebut ditopang oleh inflasi yang relatif terkendali, pertumbuhan ekonomi yang solid, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga. Pada triwulan III 2025, ekonomi Lampung tumbuh 5,04 persen, sementara konsumsi rumah tangga meningkat 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat.
Dari sektor perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang mencapai 127,62 menjadi indikator penting membaiknya kesejahteraan petani. Meski produksi padi sempat menurun, daya tukar petani yang tinggi menunjukkan peluang peningkatan pendapatan di wilayah desa, yang selama ini menjadi kantong utama kemiskinan.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Lampung tercatat 860,13 ribu jiwa. Penurunan kemiskinan paling signifikan terjadi di wilayah perdesaan, dengan tingkat kemiskinan 10,88 persen, sementara di perkotaan berada di angka 7,37 persen.
Tak hanya dari sisi jumlah, kualitas kemiskinan juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,539 menjadi 1,228, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) membaik dari 0,344 menjadi 0,242. Kondisi ini menandakan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.
Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Lampung juga menurun dari 0,292 menjadi 0,287, mencerminkan distribusi pengeluaran masyarakat yang semakin merata.
“Seluruh indikator ini menjadi fondasi kuat bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. BPS siap mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan,” tegas Ahmad Riswan.
Capaian tersebut memperkuat optimisme bahwa Lampung berada di jalur yang tepat menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. (*).
