Rasio Elektrifikasi 99,85 Persen, Geothermal Jadi Andalan Masa Depan
Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan langkah serius menjadikan daerah ini sebagai pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Komitmen itu disampaikan di hadapan Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Listrik Komisi XII DPR RI, dalam pertemuan di Hotel Radisson, Kamis (5/2/2026).
Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, memaparkan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) Lampung telah mencapai 99,85 persen, mendekati target sempurna 100 persen. Namun, tantangan masih tersisa, terutama dalam menjangkau wilayah pelosok yang bersinggungan dengan kawasan hutan dan konservasi.
“Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan listrik yang melintasi kawasan hutan, seperti di Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah. Kami berharap Komisi XII dapat menjembatani kemudahan perizinan di Kementerian Kehutanan,” ujar Bani.
Selain pemerataan akses listrik rumah tangga, Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan produktivitas ekonomi melalui program Listrik Masuk Sawah, yang dinilai efektif membantu petani mengurangi ketergantungan solar sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Febrizal Levi mengungkapkan capaian Lampung yang melampaui target nasional dalam pemanfaatan energi bersih. Saat ini, bauran green energy Lampung mencapai 36 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 14–18 persen.
“Target kami pada 2032, bauran EBT mencapai 40 persen dengan kapasitas pembangkit 1.600 MW. Fokus utama pada panas bumi di Gunung Rajabasa, Way Ratai, Danau Ranau, Sekincau, serta PLTS Bendungan Margatiga,” jelas Febrizal.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya dukungan PLN sebagai off-taker, khususnya dalam penetapan skema harga beli listrik EBT yang kompetitif agar investor tertarik menggarap potensi besar energi bersih di Lampung.
Dari DPR RI, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII Sugeng Suparwoto menyoroti ketergantungan Lampung terhadap suplai listrik dari Sumatera Selatan sebesar 400 MW, sementara kebutuhan listrik daerah ini mencapai 1,3 Gigawatt (GW) dengan kemampuan produksi mandiri sekitar 900 MW.
“Listrik bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan pokok. Negara wajib menghadirkan listrik di setiap rumah tangga,” tegas Sugeng.
Komisi XII juga mengapresiasi inovasi PLTU Tarahan yang telah menerapkan teknologi co-firing biomassa 12,5 persen, sejalan dengan komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission. DPR RI pun mendorong percepatan pemanfaatan potensi panas bumi Lampung yang diperkirakan mencapai 800 MW hingga 1 GW.
“Kami minta Pemda, PLN, dan ESDM menyusun roadmap lima tahun ke depan agar listrik Lampung semakin andal dan tidak ‘biarpet’ lagi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi nasional menekan defisit impor BBM hingga satu juta barel per hari, DPR RI juga mendorong percepatan elektrifikasi rumah tangga, penggunaan kompor induksi, serta kendaraan listrik. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengantar Lampung mencapai rasio elektrifikasi 100 persen. (*)
