BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi daerah. Sejumlah skema kebijakan disiapkan untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi dari tekanan ekonomi.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Rabu (25/3/2026).
Rapat yang melibatkan perangkat daerah seperti Bappeda dan BPKAD itu menekankan pentingnya mitigasi yang terukur dan adaptif di tengah ketidakpastian global. Pemerintah daerah diminta membaca situasi secara komprehensif guna menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak konflik Timur Tengah. Semua harus dihitung matang agar langkah yang diambil benar-benar efektif,” ujar Marindo.
Menurutnya, konflik internasional berpotensi memicu gejolak ekonomi, mulai dari fluktuasi harga hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan yang dirancang harus mampu menjadi tameng tanpa menambah beban rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program prioritas daerah. Fokus pembangunan seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi pilar utama.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Jangan sampai langkah antisipasi justru menghambat pembangunan yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara respons terhadap tekanan global dan kesinambungan pembangunan daerah. Di tengah dinamika dunia yang kian tak menentu, Lampung berupaya tetap kokoh menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*).
