Pendapatan Tembus 97,08 Persen, DPRD Apresiasi Kinerja Pemkab
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencatat kinerja fiskal yang solid sepanjang Tahun Anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai 97,08 persen, mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan.
Capaian tersebut terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (31/3).
Laporan disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, mewakili Bupati Radityo Egi Pratama, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo.
Dalam forum yang dihadiri 39 anggota DPRD serta jajaran Forkopimda tersebut, Syaiful menegaskan bahwa LKPj merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik melalui legislatif.
“LKPj ini merupakan potret komprehensif atas kinerja pembangunan sepanjang 2025 yang tetap berorientasi pada visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Secara rinci, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,36 triliun dari target Rp2,43 triliun. Capaian itu ditopang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas dana transfer pusat.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp2,30 triliun atau 89,82 persen dari pagu Rp2,56 triliun, yang difokuskan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Kinerja tersebut mendapat apresiasi dari DPRD. Melalui pandangan umum fraksi, Fraksi PAN yang diwakili Bayu Prasetya menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.
“Percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bayu.
Ia menyatakan DPRD menerima LKPj Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Syaiful memastikan seluruh masukan legislatif akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi yang adaptif dan responsif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim.
“Pembangunan harus dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” tegasnya.
Kinerja fiskal yang solid ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. (dbs).
