METRO — Alarm fiskal Pemerintah Kota Metro kian nyaring. Isu pinjaman jangka pendek sebesar Rp20 miliar untuk menutup kebutuhan gaji dan tunjangan aparatur memicu polemik serius antara eksekutif dan legislatif. Di tengah tekanan kas daerah dan menyusutnya transfer pusat, publik kini menuntut kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Metro periode 2025–2030, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, mengakui bahwa informasi mengenai pinjaman tersebut memang beredar luas di ruang publik, meski tidak tercantum dalam APBD murni 2026 sebelum pergeseran.
“Yang bisa saya sampaikan, di APBD murni 2026 sebelum pergeseran memang tidak ada pos pinjaman daerah. Namun dalam penjelasan publik, BKAD menyebut adanya pinjaman jangka pendek Rp20 miliar ke PT Bank Lampung untuk kebutuhan kas RKUD, termasuk belanja wajib seperti gaji, THR, TPP, dan operasional tertentu,” ujarnya, Sabtu (4/4).
Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan untuk membiayai proyek baru, melainkan sebagai langkah menjaga likuiditas kas di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.
“Narasi resminya adalah menjaga manajemen kas agar kewajiban mendesak tidak terganggu, terutama di tengah pengurangan Transfer Keuangan Daerah sekitar Rp161 miliar,” jelasnya.
BEBAN PEGAWAI MELAMPAUI KAPASITAS
Secara struktural, persoalan fiskal Metro disebut bersumber dari tingginya belanja pegawai yang melampaui kemampuan pendapatan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam APBD murni 2026, belanja pegawai tercatat mencapai Rp410,07 miliar, sementara total DAU hanya Rp389,13 miliar.
“Artinya secara nominal saja sudah ada selisih sekitar Rp20,94 miliar. Ini menunjukkan beban pegawai memang lebih besar dari kapasitas DAU, bukan sekadar soal keterlambatan transfer,” tegas Rafieq.
Komposisi belanja pegawai bahkan menyentuh sekitar 44,5 persen dari total belanja daerah, menjadikannya beban dominan dalam struktur APBD.
SKEMA PINJAMAN MASIH PERLU VERIFIKASI
Pinjaman tersebut disebut bersumber dari PT Bank Lampung dengan skema jangka pendek sekitar 10 bulan. Beban biaya diperkirakan mencapai Rp765 juta, terdiri dari bunga, provisi, dan administrasi.
Namun, Rafieq mengingatkan bahwa rincian tersebut masih perlu diverifikasi secara resmi. “Saya perlu jujur, detail final harus dilihat dari kontrak pinjaman. Yang beredar saat ini masih dominan berupa penjelasan di ruang publik,” katanya.
POLEMIK PERSETUJUAN DPRD
Persoalan semakin kompleks karena muncul perbedaan pernyataan terkait persetujuan DPRD. BKAD menyebut telah ada kesepahaman dalam hearing, namun unsur DPRD justru membantah adanya persetujuan resmi.
“Status paling jujur saat ini adalah masih perlu dibuktikan dengan dokumen resmi—baik notulen maupun perjanjian pinjaman, bukan sekadar pernyataan lisan,” tegasnya.
KAS ADA, TAPI TERGERUS KEWAJIBAN LAMA
Data yang beredar menunjukkan per 25 Februari 2026 kas daerah masih sekitar Rp24,57 miliar. Namun sebagian besar, yakni Rp17,13 miliar, telah digunakan untuk membayar tunda bayar tahun sebelumnya.
“Jadi persoalannya bukan ada atau tidak ada kas, tetapi kecukupan kas setelah kewajiban lama dipenuhi,” jelas Rafieq.
INDIKASI KELEMAHAN PERENCANAAN
Ia juga mengakui adanya indikasi persoalan dalam perencanaan fiskal dan manajemen arus kas.
“Tidak bisa gegabah menyebut satu kesalahan, tetapi indikasinya kuat bahwa perencanaan terlalu optimistis atau cash flow management belum cukup antisipatif,” ujarnya.
LANGKAH DARURAT DAN EFISIENSI
Untuk jangka pendek, Pemkot Metro didorong melakukan pembekuan belanja nonwajib, penyusunan arus kas mingguan, serta percepatan penyesuaian APBD.
Sementara itu, efisiensi belanja pegawai dinilai tak terhindarkan, terutama pada komponen fleksibel seperti TPP, honorarium, perjalanan dinas, dan belanja noninti.
“Ruang efisiensi harus dicari tanpa merusak hak dasar aparatur dan tanpa menurunkan layanan publik inti,” katanya.
DAMPAK KE PEMBANGUNAN
Kondisi ini dipastikan berdampak langsung pada program pembangunan. Kegiatan nonprioritas berpotensi ditunda atau dipangkas karena kas difokuskan pada belanja wajib.
TRANSPARANSI JADI KUNCI
Rafieq menegaskan, kepercayaan publik hanya bisa dijaga melalui keterbukaan data.
“Transparansi harus dibuktikan dengan membuka perjanjian pinjaman, rencana penggunaan dana, jadwal pengembalian, dan proyeksi arus kas. Ukurannya bukan pidato, tetapi dokumen yang bisa diakses publik,” tandasnya.
Dengan beban belanja aparatur yang mendominasi dan tekanan fiskal yang terus meningkat, Pemkot Metro kini dihadapkan pada pilihan sulit: melakukan reformasi struktural atau terus terjebak dalam siklus tambal sulam keuangan daerah. (Cah).
