Sinergi Pemerintah, Kampus, dan Masyarakat Wujudkan Lampung Maju
Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).
Mengusung tema “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia”, Jihan menekankan bahwa pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, tetapi harus hadir dalam praktik nyata kebijakan sehari-hari,” tegasnya.
Menurutnya, Lampung saat ini berada pada momentum strategis bonus demografi, dengan sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar, namun juga berpotensi menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik.
“Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi secara kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Jihan memaparkan bahwa Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, dominasi sektor pertanian yang masih bertumpu pada komoditas mentah menjadi tantangan serius.
“Hilirisasi adalah kunci. Komoditas seperti kopi, singkong, dan jagung harus diolah di daerah agar nilai tambahnya kembali ke masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari degradasi lahan, praktik pertanian yang belum berkelanjutan, hingga rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah industri. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), capaian Lampung telah mencapai 75 persen, namun masih menyisakan pekerjaan rumah di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Pemprov Lampung, lanjutnya, terus mendorong berbagai program strategis seperti “Desaku Maju”, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, serta penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi. Upaya ini juga diiringi komitmen menjaga lingkungan, termasuk penanganan konflik satwa di kawasan Way Kambas dan reformasi pengelolaan sampah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan agar narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak berhenti sebagai slogan tanpa implementasi nyata.
“Apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar diksi yang kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Bima menekankan empat kunci keberhasilan menuju negara maju, yakni visi nasional berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan berbasis riset dan data, serta perlunya mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Lebih jauh, ia menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan (center of knowledge), think tank, dan innovation hub yang mampu menjembatani antara riset dan kebijakan publik.
“Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.
Seminar ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak dapat ditopang oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berdaulat dan berkelanjutan. (*).
