Oleh: Redaksi
Langkah Rahmat Mirzani Djausal menggandeng jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia bukan sekadar agenda seremonial birokrasi. Pertemuan itu menyimpan pesan kuat bahwa Lampung sedang berupaya keluar dari jebakan lama sebagai daerah penghasil bahan mentah menuju provinsi berbasis industri bernilai tambah.
Selama bertahun-tahun, Lampung dikenal sebagai lumbung pangan dan perkebunan nasional. Padi, jagung, singkong, kopi, tebu, sawit, hingga kakao menjadi penopang utama ekonomi daerah. Bahkan singkong Lampung masih menjadi yang terbesar di Indonesia dan nanas Lampung memasok pasar dunia. Ironisnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kekuatan fiskal daerah.
Masalah utamanya sederhana: terlalu banyak komoditas dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambah justru dinikmati daerah atau negara lain yang memiliki industri pengolahan. Akibatnya, Lampung hanya menjadi pemasok bahan baku, bukan pemain utama rantai industri.
Karena itu, gagasan hilirisasi yang kini didorong Pemerintah Provinsi Lampung patut diapresiasi. Hilirisasi bukan sekadar membangun pabrik, melainkan strategi besar menciptakan efek berantai ekonomi. Ketika industri pengolahan tumbuh di daerah, maka lapangan kerja terbuka, investasi masuk, pendapatan masyarakat meningkat, hingga PAD ikut terdongkrak.
Apa yang disampaikan Gubernur Mirza menunjukkan arah pembangunan yang mulai lebih terukur. Lampung tidak lagi hanya mengandalkan sektor primer, tetapi mulai mempersiapkan fondasi ekonomi masa depan melalui energi baru terbarukan, bioetanol, hingga kawasan wisata terintegrasi.
Pilihan ini tepat. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau dan energi bersih. Lampung memiliki modal kuat karena ditopang sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, serta konektivitas logistik yang menjadi pintu gerbang Sumatera.
Namun, pembangunan sebesar ini tentu tidak bisa berjalan hanya dengan semangat daerah. Di sinilah pentingnya sinergi dengan Kementerian Keuangan dan seluruh instansi vertikal. Kehadiran Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, DJKN, hingga Bea Cukai memberi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai melihat Lampung sebagai wilayah strategis pertumbuhan baru.
Kolaborasi ini juga penting untuk membenahi persoalan klasik yang selama ini menghambat daerah, mulai dari lemahnya optimalisasi aset, kebocoran pajak, peredaran BBM ilegal, hingga belum sinkronnya program CSR perusahaan.
Publik tentu berharap sinergi ini tidak berhenti pada forum diskusi dan nota kesepahaman semata. Yang dibutuhkan masyarakat adalah realisasi konkret: kawasan industri yang benar-benar tumbuh, investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, UMKM yang mampu ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil.
Lampung memiliki semua syarat untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Sumatera. Yang dibutuhkan kini adalah konsistensi kebijakan, keberanian mengeksekusi program, dan kekompakan lintas sektor.
Jika orkestrasi ini berjalan baik, maka Lampung bukan lagi sekadar daerah penghasil komoditas, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberi nilai tambah besar bagi masyarakatnya sendiri. (*).
