Rahmat Mirzani: Masa Depan 9 Juta Warga Ditentukan Kualitas Birokrasi
Bandarlampung — Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Lampung melakukan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan demi mempercepat kesejahteraan masyarakat. Ajakan itu disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula BPSDM Provinsi Lampung, Rabu (20/5/2026).
Dalam forum yang diikuti ASN pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal tersebut, gubernur menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh sekadar menjalankan rutinitas administratif. ASN, menurutnya, memegang peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah bukan hanya menjalankan rutinitas, tetapi menentukan masa depan 9 juta masyarakat Lampung. Karena itu transformasi birokrasi menjadi keharusan,” tegas Rahmat Mirzani.
Pelatihan yang berlangsung pada 15–20 Agustus 2026 itu menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas ASN agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, gubernur menyoroti besarnya potensi Lampung di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang selama ini belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat akibat lemahnya tata kelola.
Ia menyebut Lampung memiliki sumber daya alam melimpah dan nilai perekonomian daerah yang telah mencapai Rp533,8 triliun. Namun, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan kemiskinan secara signifikan.
Menurut Rahmat, persoalan mendasar bukan terletak pada minimnya sumber daya, melainkan pada pengelolaan yang belum optimal dan kurangnya kolaborasi antar-pemerintah daerah.
“Lampung kaya protein, kaya hasil pertanian dan peternakan, tetapi masih ada anak-anak yang kekurangan asupan gizi. Ini artinya tata kelola kita harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ASN harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang mampu bekerja cepat, komunikatif, dan solutif. Pelayanan publik, kata dia, bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang sikap dan kemampuan memahami kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung Drs. M. Alhusniriski menjelaskan bahwa pelatihan diikuti 30 peserta dari berbagai daerah dan instansi vertikal, meski satu peserta berhalangan hadir karena sakit.
Peserta terdiri dari ASN Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan, serta perwakilan instansi vertikal dari Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Menurut Alhusniriski, pelatihan ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang memiliki kapasitas kepemimpinan kuat dan mampu menjadi motor perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
“Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah,” ujarnya.
Momentum pembukaan PKA tersebut sekaligus menjadi penegasan arah pemerintahan Rahmat Mirzani Djausal yang menempatkan reformasi birokrasi dan kualitas SDM aparatur sebagai fondasi utama pembangunan Lampung ke depan. (*).
