DPRD Lampung Evaluasi Program Empat Dinas, Dorong Pelayanan Publik Lebih Optimal
Bandarlampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung mempertajam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Senin (20/7). Rapat tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Aribun Sayunis, S.Sos., M.M., bersama anggota Komisi II, yakni Drs. Mikdar Ilyas, M.M., H. Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., H. Jasroni, S.Sos., M.M., H. Amrullah BS, Singa Ersa Awangga, H. Morisman, S.T., dan Imelda, S.H.
Empat OPD yang mengikuti rapat meliputi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Masing-masing memaparkan realisasi program kerja, capaian kinerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung Aribun Sayunis menegaskan bahwa RDP bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program pemerintah benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Komisi II DPRD Provinsi Lampung berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Melalui rapat evaluasi ini, kami ingin memastikan setiap program yang dilaksanakan OPD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Aribun.
Dalam pembahasan yang berlangsung dinamis, Komisi II melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program sekaligus memberikan berbagai masukan agar pelaksanaan kegiatan semakin efisien, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
RDP juga menjadi forum koordinasi strategis untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, mendukung target pembangunan, serta memperkuat pelayanan publik di sektor pariwisata, perdagangan, ketahanan pangan, dan kelautan-perikanan.
Komisi II DPRD Provinsi Lampung berharap hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan bagi setiap OPD dalam meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, dan mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan Lampung. (*).
