KEJELASAN 6.585 M² LAHAN DIPERTANYAKAN WARGA – SEKDA TEGASKAN PEMKOT TAK PERNAH SETUJUI PENJUALAN
BANDAR LAMPUNG – Polemik dugaan penjualan fasilitas umum (fasum) di Perumahan Griya Sukarame, Kota Bandar Lampung, belum menemukan titik terang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung kini menunggu langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengagendakan pertemuan bersama warga, pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum (APH).
Kejari Bandar Lampung menegaskan kesiapan untuk terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan yang telah menjadi perhatian warga tersebut. Namun, langkah koordinasi awal kini berada di tangan Pemkot Bandar Lampung sebagai pihak yang diharapkan memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait.
Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung, Iqbal Firdaozi, mengatakan pihaknya masih menunggu agenda resmi dari pemerintah kota agar persoalan tersebut dapat dibahas secara bersama-sama.
“Kami lagi menunggu Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengagendakan dari kedua belah pihak, pengembang perumahan dan warga, bersama pemerintah dan APH untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan Pemkot Bandar Lampung pada posisi penting untuk segera mengambil langkah konkret. Pertemuan lintas pihak dinilai menjadi pintu masuk untuk membuka fakta, mengklarifikasi dokumen, serta memastikan status hukum dan peruntukan lahan yang dipersoalkan.
Persoalan ini menyangkut dua bidang tanah di Blok E dan Blok F Perumahan Griya Sukarame. Blok E disebut memiliki luas sekitar 5.985 meter persegi, sedangkan Blok F sekitar 600 meter persegi. Jika digabungkan, luas lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar 6.585 meter persegi.
Warga mempertanyakan dugaan perubahan peruntukan hingga penjualan lahan yang sebelumnya disebut sebagai fasilitas umum. Mereka mengaku masih berpegang pada site plan awal yang diterbitkan pada 23 Maret 2000.
Karena itu, masyarakat meminta seluruh dasar perubahan peruntukan, termasuk dokumen dan legalitas yang digunakan, dibuka secara transparan. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah proses yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, sebelumnya menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung tidak pernah memberikan persetujuan maupun menerbitkan keputusan terkait penjualan fasum tersebut.
Pernyataan Sekda ini menjadi poin krusial yang perlu diklarifikasi dalam pertemuan bersama warga dan pengembang. Sebab, kejelasan mengenai dokumen, kewenangan, serta proses perubahan status lahan menjadi bagian penting untuk mengurai polemik yang berkembang.
Warga berharap persoalan ini tidak berhenti pada sebatas wacana koordinasi. Mereka menginginkan adanya tindak lanjut nyata, termasuk pemeriksaan dokumen dan kepastian status hukum kedua bidang tanah tersebut.
Masyarakat juga menegaskan tidak ingin mengambil tindakan sendiri. Mereka memilih menyerahkan penanganan persoalan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Pemkot Bandar Lampung. Masyarakat menanti kepastian kapan pertemuan akan digelar dan siapa saja pihak yang akan dilibatkan.
Sebab, persoalan fasum bukan sekadar sengketa kepentingan antara warga dan pengembang. Lebih dari itu, menyangkut hak masyarakat atas fasilitas lingkungan perumahan yang semestinya memiliki status dan peruntukan jelas.
**Tanpa kejelasan dokumen dan kepastian hukum, polemik 6.585 meter persegi lahan di Griya Sukarame berpotensi terus berlarut-larut. Pemkot Bandar Lampung kini ditunggu untuk membuka jalan penyelesaian. (*).
