Lampung Utara — Sebuah video viral di media sosial menggegerkan publik setelah memperlihatkan seorang ibu guru berstatus aparatur sipil negara (ASN/PNS) meluapkan kemarahan atas dugaan penyaluran makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 3 Sinangsari, Lampung Utara.
Dalam video tersebut, guru yang mengenakan seragam PNS itu secara terbuka memprotes pihak Dapur MBG, yang disebutnya telah menghentikan operasional selama tiga minggu tanpa kompensasi, serta mengirimkan makanan yang diduga dalam kondisi busuk.
“Ini bukan binatang, ini anak sekolah! Kalau murid kami keracunan, siapa yang tanggung jawab?” ujar sang guru dalam video yang kini menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Ia menyebutkan, makanan berupa tempe dan buah anggur yang diterima sekolah dalam kondisi tidak layak konsumsi. Bahkan, dalam rekaman lanjutan, guru tersebut memperlihatkan langsung makanan kepada murid-muridnya dan meminta mereka memberikan testimoni.
“Tempe kamu rasanya gimana, Nak?”
Murid-murid menjawab serentak, “Pahit!”
“Anggurnya?”
“Busuk!”
“Sayurnya?”
“Lendir!”
Guru tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak mengada-ada dan menyebut kejadian itu sebagai bentuk penghinaan terhadap dunia pendidikan. Ia juga menyoroti penggunaan anggaran negara dalam program MBG.
“Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Jangan dikira saya tidak bisa sampai ke beliau. Ini saya lanjutkan,” tegasnya.
Dalam video lanjutan, guru tersebut bahkan secara terbuka meminta bantuan kepada seseorang yang disebutnya sebagai pendamping Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk menyampaikan persoalan ini langsung kepada Presiden RI.
“Inilah buktinya. Tiga minggu mereka tidak operasional. Katanya anggaran dari pusat tidak turun. Tolong dikonfirmasi dan sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola Dapur MBG maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut. Publik kini menanti langkah cepat pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan penelusuran, audit, dan evaluasi demi memastikan keamanan serta kualitas program makan bergizi bagi peserta didik.
Kasus ini menambah sorotan terhadap pelaksanaan program strategis nasional, sekaligus menjadi peringatan penting agar pengawasan distribusi makanan anak sekolah dilakukan secara ketat dan profesional. (*).
