Program Pendidikan untuk Putus Rantai Kemiskinan Resmi Digulirkan
KALIMANTAN SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri peresmian serentak 166 Sekolah Rakyat (SR) yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi latar belakang sosial ekonomi.
“Dengan mengucap bismillah, pada siang hari ini, hari Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Presiden menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029.
“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029, insyaallah akan tercapai,” kata Prabowo.
Presiden juga mengapresiasi peran kementerian, lembaga, serta seluruh elemen bangsa yang terlibat dalam mewujudkan program tersebut. Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah terobosan yang berani dan strategis.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur kementerian dan lembaga. Ini langkah terobosan, langkah yang berani,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengaku terharu melihat dampak nyata Sekolah Rakyat bagi masyarakat. Program ini dinilai mampu menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pada 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi dengan total lebih dari 15 ribu siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Selain itu, pemerintah juga telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di 104 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Peresmian tersebut turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, serta bupati dan wali kota dari daerah lokasi Sekolah Rakyat. Kehadiran Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap program nasional pendidikan inklusif tersebut. (*).
