UMKM Sulit Ekspansi, Ekonomi Terancam Tertahan Jika Kredit Produktif Tak Digenjot
BANDAR LAMPUNG — Laju kredit perbankan di Provinsi Lampung dinilai masih moderat dan belum mampu mengimbangi potensi daerah sebagai pintu gerbang Sumatera. Kondisi ini dikhawatirkan menahan akselerasi dunia usaha dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Nairobi, menilai pertumbuhan kredit sekitar 5–6 persen per tahun memang menunjukkan tren positif, namun belum cukup kuat untuk mendongkrak momentum pembangunan.
“Kredit di Lampung tumbuh, tetapi belum ‘ngebut’. Angkanya tidak jelek, namun jika dibandingkan rata-rata nasional dan potensi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera, lajunya masih kurang menggigit,” ujar Nairobi, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, persoalan bukan hanya pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi dan kualitas kredit. Penyaluran pembiayaan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung, sementara banyak kabupaten relatif tertinggal.
“Ketika kredit menumpuk di kota, usaha di desa dan pinggiran terjebak di skala kecil. Mereka mengandalkan modal sendiri atau pembiayaan non-bank yang bunganya lebih tinggi,” jelasnya.
Nairobi mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab perlambatan kredit, antara lain tingginya persepsi risiko UMKM di mata perbankan, standar analisis kredit yang makin ketat, serta lemahnya permintaan kredit produktif akibat ketidakpastian ekonomi.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Lampung, tetapi banyak yang belum punya pembukuan rapi atau jaminan memadai. Dari sisi bank, kehati-hatian itu wajar. Namun jika terlalu konservatif, kredit produktif akan tumbuh pelan dan dunia usaha kekurangan ‘bensin’ untuk berkembang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti komposisi kredit yang cenderung lebih berat ke konsumtif dibanding produktif. Padahal, kredit investasi dan modal kerja memiliki efek pengganda lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah.
“Kalau komposisi kredit terlalu berat ke konsumsi, kapasitas produksi Lampung tidak akan naik signifikan. Kita bisa terjebak dalam pertumbuhan rendah,” katanya.
Untuk keluar dari jebakan tersebut, Nairobi mendorong terobosan kebijakan yang lebih progresif dan kreatif dari regulator dan pemerintah daerah.
Ia mengusulkan penyusunan “Buku Proyek Bankable Lampung” yang memuat daftar klaster usaha layak biayai berbasis komoditas unggulan dan proyeksi pasar, sehingga bank memiliki panduan jelas dalam menyalurkan kredit.
Selain itu, ia mengusulkan pembentukan zona kredit produktif di koridor strategis Bakauheni–Bandar Lampung–Terbanggi, laboratorium kredit UMKM berbasis data digital seperti QRIS dan transaksi daring, serta skema berbagi risiko untuk sektor pertanian dan agroindustri.
“Lampung harus berani menjadi laboratorium kebijakan kredit produktif. Kredit bukan sekadar statistik di laporan keuangan, tetapi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong usaha. Kalau lokomotifnya jalan pelan, gerbongnya juga tertahan,” ujar Nairobi.
Ia optimistis, dengan sinergi antara otoritas jasa keuangan, perbankan, dan pemerintah daerah, pertumbuhan kredit di Lampung tidak hanya bisa dipercepat, tetapi juga dibuat lebih berkualitas dan merata.
“Kalau langkahnya konsisten dan berani berbeda, kredit di Lampung bukan hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih inklusif dan berdampak nyata bagi pelaku usaha hingga pelosok desa,” pungkasnya. (Cah).
