KORANEDITOR.CO, TULANG BAWANG – Di ujung timur Kabupaten Tulang Bawang, terbentang hamparan sawah yang tak henti memproduksi beras bagi negeri. Di sepanjang Jalan Inspeksi Primer Pidada, yang juga menjadi urat nadi penghubung antara Kampung Medasari, Hargo Rejo, Hargo Mulyo, Kecamatan Rawajitu Selatan, dan Gedung Meneng Baru, Kecamatan Gedung Meneng, tanah ini bukan sekadar tanah. Ia adalah denyut nadi kehidupan yang menyemburkan kekayaan melimpah ruah.
Namun, ironi yang menyayat hati terpampang nyata di depan mata. Di balik gemah ripah loh jinawi yang dihasilkan oleh petani-petani tangguh di sana, terdapat sebuah luka yang telah berdarah selama lebih dari tiga dekade. Sebuah jalan inspeksi primer Pidada yang menjadi akses utama yang rusak parah, berlubang, dan penuh genangan, seolah menjadi bukti bisu bahwa kemakmuran hasil bumi belum tentu sejalan dengan kesejahteraan aksesibilitas warganya.
Potensi Luar Biasa, Produksi Hampir 100 Ribu Ton Per Tahun
Data tidak pernah berbohong. Empat kampung ini adalah raksasa produksi pangan. Dengan total luas sawah mencapai ribuan hektare, wilayah ini adalah lumbung padi yang tak boleh dipandang sebelah mata:
– Kampung Medasari: 1.050 Ha dengan produksi 5,6 ton/ha.
– Kampung Hargo Rejo: 1.120 Ha dengan produksi 5,6 ton/ha.
– Kampung Hargo Mulyo: 1.108 Ha dengan produksi 5 ton/ha.
– Kampung Gedung Meneng Baru: 1.070 Ha dengan produksi 4,75 ton/ha.
Dengan sistem tanam dua kali setahun, keempat kampung ini mampu menyumbang hampir 100.000 ton gabah setiap tahunnya bagi negeri. Angka yang fantastis. Angka yang seharusnya menjadi kebanggaan, namun sayangnya, angka ini belum mampu mengubah nasib jalan yang mereka lalui.
Jalan ini merupakan tanggung jawab Balai Besar di bawah Kementerian PUPR. Namun sejak kampung-kampung ini berdiri pada kurun waktu 1990-1991, kondisi jalan yang memprihatinkan itu tak kunjung berubah. Lubang demi lubang dengan lumpur menjadi saksi bisu perjuangan warga yang harus mempertaruhkan nyawa dan kendaraan demi bertahan hidup.
Derita Ganda: Jalan Rusak dan Krisis Air Bersih
Penderitaan warga bukan hanya soal jalan yang hancur dan berlumpur. Ada derita lain yang lebih mendasar: haus.
Sementara Medasari dan sebagian Hargo Rejo masih bisa bernapas lega dengan aliran air PDAM, nasib malang menimpa warga Hargo Mulyo dan Gedung Meneng Baru. Air bersih adalah barang mewah di sana. Mereka harus mengambil air dari luar wilayah.
Dan ketika jalan pun rusak, maka kesulitan itu berlipat ganda. Truk tangki air kesulitan masuk, distribusi bahan pokok tersendat, alat pertanian sulit bergerak, hingga hasil panen pun terancam membusuk di jalan atau harganya jatuh karena biaya angkut yang membengkak.
“Kami ini penyumbang beras untuk negara, tapi untuk jalan layak dan air bersih saja kami harus berjuang mati-matian,” keluh Sarwidi, warga Hargo Mulyo, mewakili ribuan suara yang tertahan di tenggorokan, Senin (20/04/2026)
Agus, warga Medasari, pun menambahkan betapa lelahnya mereka menghadapi kondisi yang sama sejak puluhan tahun silam. “Roda ekonomi berputar lambat karena jalan ini. Kami lelah mengeluh, tapi jalan tetap saja rusak,” ujarnya getir.
Swadaya Murni: Saat Rakyat Menolong Diri Sendiri
Ketika harapan pada pembangunan tertunda, rakyat tidak bisa diam. Ketika tangan yang seharusnya membantu terasa lambat bergerak, tangan-tangan kasar para petani dan pengusaha lokal lah yang bergandengan.
Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, terutama menjelang musim panen, para pemangku kepentingan dari empat kampung mengambil langkah berani. Dipelopori oleh Kepala Kampung Hargo Rejo, Khairul Anam selaku perwakilan dari empat kepala kampung, serta dukungan penuh dari pengusaha pabrik beras di wilayah setempat, lahir sebuah gerakan heroik.
Kronologi Perjuangan Swadaya:
– 15 Februari 2026: Rapat akbar digelar di Balai Kampung Hargo Rejo. Keputusan bulat diambil: Kami perbaiki sendiri!
– 17 Februari 2026: Pengerjaan dimulai lebih cepat dari jadwal. Para pengusaha dengan jiwa sosial tinggi memberikan dana talangan terlebih dahulu tanpa menunggu iuran terkumpul, demi memastikan panen raya berjalan lancar.
– 2 Maret 2026: Terbentuklah Pokmas (Kelompok Masyarakat) Perbaikan Jalan Antar Kampung.
– 28 dan 30 Maret 2026: Portal jalan dipasang di sisi Timur dan Barat sebagai sistem retribusi swadaya.
Mereka menggali parit dengan excavator, menimbun jalan dengan batu sabes, batu keriting, tanah merah, hingga batang kelapa sebagai pondasi sementara. Semua dilakukan dengan keringat dan dana mandiri.
Bukti Nyata: Harga Gabah Tembus di Atas HPP
Langkah berani ini membuahkan hasil yang nyata dan tajam. Sejak perbaikan swadaya dilakukan, meskipun perbaikan jalan bersifat sementara, namun titik-titik rawannya sudah tertangani.
Dampaknya luar biasa. Mulai awal panen Februari lalu, harga gabah di ruas jalan empat kampung ini justru menjadi yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain di Rawajitu Selatan. Bahkan, saat ini harganya jauh melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Ini adalah fakta yang tak terbantahkan: Jalan yang baik adalah kunci ekonomi yang sehat. Ketika akses lancar, petani tidak mudah ditipu tengkulak, dan harga komoditas bisa naik signifikan.
Kepedulian ini pun mendapat dukungan resmi. Pada 14 April 2026, Kapolsek Rawajitu menyatakan dukungan penuh terhadap sistem portal ini setelah mendengar penjelasan Pokmas. Bahkan pada 15 April 2026, Kadishub Tulang Bawang beserta Anggota DPRD Dapil 4 dan Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) turun langsung meninjau lokasi dan menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif masyarakat tersebut.
Seruan Tajam untuk Negara
Kisah di Jalan Inspeksi Primer Pidada adalah cermin. Ia memantulkan betapa besarnya cinta rakyat pada tanah airnya, namun juga memantulkan betapa perihnya menunggu kepedulian.
Mereka tidak meminta minta-minta. Mereka sudah membuktikan bisa bekerja sama, mengeluarkan kocek sendiri, mengotori tangan sendiri demi kelancaran roda ekonomi. Namun, jalan ini adalah aset strategis nasional, berada di bawah naungan Kementerian PUPR, dan menyumbang hampir 100 ribu ton beras per tahun.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Balai Besar Kementerian PUPR tidak lagi menutup mata. Jalan yang diperbaiki rakyat ini butuh sentuhan akhir yang layak. Jalan aspal atau rigit beton yang mulus, drainase yang baik, dan perhatian yang serius.
Karena, tidak adil rasanya jika hasil bumi mereka dinikmati hingga ke meja makan ibu kota, namun jalan yang mereka pijak masih penuh duri dan lumpur selama lebih dari tiga puluh tahun.
Jalan Pidada telah berbicara. Kini giliran pembangunan yang harus menjawab.
Penulis: Triono
