Warga Minta Akses Sawah Tak Terputus, Komite Siapkan Pintu untuk Petani
LAMPUNG TIMUR — Pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, terus dikebut. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp850 miliar tersebut kini telah mencapai 82 persen.
Namun, di tengah progres pembangunan, persoalan akses petani menuju lahan pertanian masih menjadi perhatian warga. Masyarakat Desa Sukorahayu tidak menolak pembangunan tanggul. Mereka hanya meminta infrastruktur tersebut tidak memutus aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
Kepala Desa Sukorahayu, Apria Sahdi, mengatakan pemerintah desa berupaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak pelaksana pembangunan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menghambat proyek.
“Kami berharap adanya keluhan, adanya aspirasi beberapa warga kami ini dari pihak komite bisa mengakomodir itu,” kata Apria.
Menurutnya, salah satu solusi yang telah dibicarakan adalah menyediakan pintu akses pada badan tanggul. Akses tersebut nantinya dapat digunakan petani untuk membawa alat dan mesin pertanian, termasuk handtraktor, menuju lahan mereka.
“Win-win solution-nya sudah disampaikan, artinya dari pihak komite mungkin akan membuatkan pintu untuk akses alat-alat seperti handtraktor dan lain sebagainya untuk petani,” ujarnya.
TANGGUL EKSISTING DITINGGIKAN
Persoalan akses muncul karena sebagian lahan pertanian warga berada di sekitar bantaran sungai. Sebelumnya, warga juga mengusulkan agar posisi tanggul tidak membelah area sawah mereka.
Apria menjelaskan, tanggul yang kini menjadi bagian dari proyek mitigasi tersebut sebenarnya bukan bangunan baru. Infrastruktur penahan banjir telah ada sejak lama dan dalam proyek saat ini badan tanggul tersebut ditinggikan.
“Kalau bicara tanggul dipindahkan, sebelum mereka beli tanah tersebut sudah ada tanggul penahan banjir, dan komite ini hanya meninggikan badan eksisting tanggul yang sudah ada,” katanya.
Ia menilai normalisasi sungai juga dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian. Material lumpur hasil pengerukan dapat ditempatkan di bantaran sungai sehingga secara bertahap membentuk tanggul tanpa harus membongkar bangunan yang sudah ada.
“Normalisasi sungai itu kan akan mengangkat lumpur ke bantaran pinggiran sungai, dan itu akan membentuk dengan sendirinya tanggul,” ujar Apria.
KOMITE AKUI MASIH ADA PEKERJAAN
Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Way Kambas, Brigjen Sriyanto, mengakui pembangunan belum sepenuhnya rampung.
Beberapa titik, kata dia, masih menghadapi kendala kondisi tanah yang labil sehingga membutuhkan tahapan pekerjaan lanjutan.
“Memang tanggul ini ada beberapa wilayah yang memang tanahnya labil, jadi belum selesai memang. Tapi mereka tahunya selesai. Memang belum, ada tahapan lanjutan,” kata Sriyanto.
Terkait akses pertanian, Sriyanto memastikan aspirasi warga telah difasilitasi. Namun, pelaksana pembangunan tetap harus memperhatikan aturan serta kondisi kawasan.
“Kita berpegang kepada hukum. Mereka menginginkan akses pertanian, sudah kita fasilitasi,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur mitigasi tidak boleh mengorbankan fungsi lingkungan, termasuk kawasan aliran sungai.
“Kalau merusak, itu pelanggaran kita. Enggak boleh seperti itu. Yang penting kita semua untuk warga itu bermanfaat,” tegasnya.
JALAN RUSAK WAJIB DIPERBAIKI
Selain akses menuju sawah, dampak aktivitas pembangunan juga muncul pada sejumlah ruas jalan yang dilalui kendaraan proyek.
Sriyanto memastikan kerusakan jalan akibat aktivitas proyek menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan kerusakan.
“Dari awal kita sudah sepakat, mereka yang merusak itu tanggung jawab untuk memperbaiki,” ujarnya.
1.091 ORANG TERDAMPAK EKONOMI
Di sisi lain, proyek mitigasi Way Kambas mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sriyanto menyebut sekitar 1.091 orang telah terlibat atau terdampak langsung oleh aktivitas program tersebut.
Perputaran ekonomi baru mulai terlihat dengan munculnya warung, tempat penginapan hingga rumah yang disewakan kepada pekerja.
“Walaupun tidak bersamaan, ada satu orang mungkin kerja lagi empat orang, tapi kita hitung memang. Banyak warung-warung baru, tempat penginapan baru, rumah yang disewakan,” katanya.
Program tersebut juga dibarengi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata, budidaya lebah serta tanaman serai.
Meski progres fisik telah mencapai 82 persen, pekerjaan rumah proyek ini belum berhenti. Penyelesaian infrastruktur harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat, terutama memastikan petani tetap memiliki akses menuju lahan mereka.
Solusi pintu akses khusus bagi petani kini menjadi titik temu antara kepentingan pembangunan mitigasi konflik manusia-gajah dengan keberlangsungan aktivitas pertanian warga. +*).
