Lampung Barat – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Ronggur L Tobing, berharap status pekon di Lambar harus meningkat. Hal itu disampaikan Ronggur dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tim pendamping desa di Aula Kesehatan Pemkab Lambar, Rabu (19/02/2020).
Rakor tersebut dalam rangka menyatukan persepsi program tahun 2020 untuk mendukung 7 program dan 3 komitmen Bupati, serta dibahas terkait percepatan pencairan dana desa tahun anggaran 2020 yang ditargetkan mulai Februari ini.
Ronggur mengatakan, anggaran dana desa lambar cukup besar jadi harus di manfaatkan dengan optimal
“127 miliar lebih, sangat miris jika tidak bergerak, harus ada pergeseran menuju berkembang, maju menuju pekon mandiri,” ujar Ronggur.
Diketahui, dari 131 pekon di Lambar, kategori pekon mandiri hanya ada 2, pekon kategori maju 30, pekon kategori berkembang 85 dan pekon tertinggal sebanyak 14.
Ronggur menambahkan, ketertinggalan pekon harus ditelaah faktor penyebabnya, sehingga prioritas penempatan anggarannya tepat sasaran.
“Ini tugas kita bersama, harus komitmen, punya semangat, tujuan yang sama, karena pendampingan sangat dibutuhkan,” lanjutnya.
Terkait anggaran desa, Ronggur mengatakan perlu lakukan percepatan, pihaknya akan upayakan Februari ini sudah cair, karena dana sudah siap.
“Kita harus ada target kinerja, karena uang yang dikucurkan ke pekon ada ukurannya, ukuran kinerjanya ada,” kata dia.
“Bila perlu kita lembur, karena sekarang pencairan APBDes langsung tidak melalui kas daerah terlebih dahulu,” tambahnya.
Ronggur mengungkap, jika pekon sudah mandiri, walaupun APBDes ditiadakan kedepannya tidak akan menjadi kendala.
“Karena kebijakan anggaran adalah kebijakan politik, jika pekon sudah kuat, sudah mandiri, bahkan jika tidak ada lagi APBDes tidak akan menjadi masalah,” ungkap Ronggur.
Pihaknya menginstruksikan pendamping desa untuk fokus pada peningkatan berjalannya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Bumdes harus didampingi, dampingi managerialnya, jangan ada keseragaman, ini harus kita bedah, kalo memang dia perlu investasi penyertaan modal kenapa tidak, karena bumdes itu bukan tren tapi memang penting,” tuturnya.
Permasalahan Bumdes di Lambar cukup menyita perhatian, masih banyak pekon yang sudah mempunyai Bumdes namun masih jalan ditempat.
“Banyak contoh yang bisa dilihat dan dicontoh dari sosial media, kenapa mereka bisa kita tidak, kita harus berpikir secara bisnis, banyak jasa yang bisa kita kembangkan,” ucapnya.
“Kita harus dan kita akan lakukan evaluasi keseluruhan di setiap Bumdesnya, seperti apa permasalahannya, sehingga ke depan jelas apa yang akan dilakukan, inovasi seperti apa yang akan dimunculkan, saya yakin pekon-pekon di Lambar ke depan pasti bisa menjadi pekon mandiri,” pungkasnya.
(Anton)
