Bandarlampung – Anggota Komisi III DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu mendesak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown selama 14 hari guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di Sai Bumi Ruwa Jurai. Lockdown dapat dilakukan dengan menutup pelabuhan Bakauheni dan Bandar Udara Raden Intan II.
”Ini berdasarkan permintaan dari masyarakat Lampung yang menunggu pernyataan dan sikap Gubernur Lampung dalam penanganan penyebaran virus Covid-19, apalagi, baru saja tersiar kabar bahwa satu pasien positif Corona meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUDAM,” ujar Ade, Senin (30/3).
Politisi PKS Lampung itu menawarkan dua opsi waktu kepada Gubernur Arinal jika akan melakukan lockdown. Pertama, mulai tanggal 5 April sampai 18 April. Kedua, mulai 12 April sampai 26 April.
”Jangan sampai masyarakat resah karena tidak ada sikap resmi dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Lampung, nyawa masyarakat harus di lindungi dan sangat penting. Jangan sampai ada lagi korban berjatuhan,” tegasnya.
Untuk memerangi wabah ini, lanjut dia, peran serta pemerintah bersama masyarakat sangat dibutuhkan. ”Ini perang kita bersama, melawan musuh yang tak kasat mata, perlu kesadaran dari masing – masing individu untuk menghentikan penyebaran virus ini,” ungkapnya.
Selama lockdown, Sekretaris Umum DPW PKS itu menjelaskan, semua kebutuhan pokok warga Lampung yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung itu menghitung anggaran yang dibutuhkan Pemprov jika karantina wilayah dilakukan.
Ade Utami mengatakan, berdasar data BPS tahun 2019, jumlah penduduk Lampung 8,4 juta jiwa.
Ade menawarkan, yang ditanggung kebutuhan pokok hanya mereka yang terkategori miskin. Ade mengalkukasi kebutuhan pokok warga miskin se-Lampung selama 14 hari itu Rp200,8 miliar.
“Ini sudah mencakup kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur, susu, sayur, buah, elpiji, dan garam,” jelasnya.
Selain pos untuk warga miskin, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung ini juga mengalkulasi kebutuhan untuk tenaga medis, dari dokter sampai dengan ahli gizi.
“Jumlah tenaga medis di Lampung sebanyak 14.621 orang,” kata dia.
Kebutuhan untuk tenaga medis, ujar Ade, adalah alat pelindung diri yang diasumsikan per paket senilai Rp750 ribu. “Alokasi untuk APD senilai Rp65,7 miliar,” kata dia.
Selain APD, Ade Utami juga mengusulkan insentif buat tenaga medis selama 14 hari itu. “Angkanya untuk insentif Rp53,9 miliar,” ujarnya.
Total yang dibutuhkan Lampung untuk kebutuhan warga tak mampu dan tenaga medis ialah Rp320,6 miliar.
Ade mengatakan, Pemprov Lampung bisa berkoordinasi dengan pemda kota dan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan selama karantina wilayah.
Ade menilai, 14 hari adalah waktu yang cukup untuk melakukan karantina wilayah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. “Asalkan semua patuh dan benar-benar di rumah saja,” kata dia.
Langkah karantina wilayah, kata Ade, adalah urgen dilakukan secepat mungkin. “Jika tidak dimulai 5 April, saya usulkan 12 April. Masih ada waktu untuk mempersiapkan. Asalkan kebutuhan pokok warga tak mampu di Lampung bisa dipenuhi pemda baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten,” kata dia.
Ade menilai, karantina wilayah wajib dilakukan. Apalagi, hari ini, satu pasien covid-19 meninggal dunia. “Kalau enggak sekarang, kita akan terlambat,” pungkasnya. (*)
