Bandarlampung – Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Vittorio Dwison berharap bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung pada tahun 2022 berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Terlebih target pada 2022 mendatang kemantapan jalan mencapai 76,82 persen, bertambah 0,82 persen dari kondisi eksisting 76 persen kemantapan pada tahun 2021 ini.
Hal ini dikatakan Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu di Ruang Komisi IV DPRD Lampung, Selasa (23/11). Vittorio memaparkan jika utang jangka panjang senilai 569 milyar dari PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur), serta anggaran 1,1 Trilyun lebih dari APBD untuk Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi harus memiliki benefit yang baik bagi 9 juta warga Lampung.
“Rencana utang selama 5 tahun kepada PT SMI guna pembiayaan pembangunan infrastruktur serta 1,1 trilyun lebih dari APBD harus dipastikan mampu mengakselerasi atau mempercepat bangkitnya ekonomi rakyat, terutama dimasa pandemi dan pasca pandemi. Mampu mengurangi inefisiensi proses distribusi barang dan jasa serta pertukaran sumberdaya dan mobilitas manusia di Wilayah Provinsi Lampung,” kata Aleg PKS Dapil Lampung Tengah.
Vittorio mengingatkan bahwa disamping alokasi APBD yang meng-cover 52 KM pembangunan jalan serta 67 KM ruas jalan yang diharapkan ditangani lewat pinjaman dari PT SMI, agar implementasinya dilakukan secara baik, sebab hal ini telah menjadi komitmen segenap pemangku kebijakan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur Lampung Berjaya.
“Tentu saja, atensi besar dari Gubernur Lampung begitu diharapkan, mengingat komitmen Infrastruktur Lampung Berjaya telah berkali-kali diucapkan pada berbagai kesempatan. Atensi itu tidak hanya pada aspek kerangka perencanaan, dan lebih penting adalah pada tataran implementasi,” ujar Vittorio.
Mantan aktivis mahasiswa ini, mengungkapkan jika atensi besar Gubernur terhadap Infrastruktur Lampung Berjaya harus diejawantahkan pada seberapa tepat penentuan titik-titik prioritas pembangunan jalan di 1.693 KM, 99 ruas dan 16 koridor jalan provinsi, serta seberapa baik kualitas pengerjaan, sehingga efektif mengurangi beban anggaran di tahun berikutnya. (*)
