Metro – Dalam menjaring aspirasi masyarakat Wakil Ketua DPRD Kota Metro Basuki menggelar reses masa sidang ke 1 tahun 2023 di aula Kecamatan Metro Timur. Rabu (15/02/2023).
Dalam kesempatan itu juga hadir dari Dinas PUTR, Dinas Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Camat Metro Timur dan Lurah Iringmolyo.
Dalam kesempatannya anggota DPRD Basuki mengatakan di reses masa sidang pertama tahun 2023 di Dapil III Kecamatan Metro Timur, banyak aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan lima kelurahan, yang nanti akan disampaikan ke pokok pikir Dewan, lalu akan di bahas bersama eksekutif, TAPD untuk tahun 2024.
“Dan beberapa hal yang disampaikan dengan berkaitan dengan pendidikan karena lingkungan pendidikan juga perlu skala prioritas, sebab ribuan mahasiswa, siswa yang ada di kampus 15A Iringmolyo ini merupakan suatu aset kita di Kota Metro, jadi mempunyai skala prioritas pembangunan seperti penerangan jalan yang itu banyak mahasiswa aktivitas malam,”ungkapnya.
“Dan aspirasi juga ada berupa seperti drainase jalan lingkungan, trotoar, penerangan jalan dan mudah-mudahan di tahun 2023 akan kita reparasi dan dibangun dan juga prioritas untuk di tahun 2024 ini masalah pendidikan yang memerlukan banyak hal,” tambahnya.
Untuk merespon dan apa yang dilakukan DPRD terkait penyampaian masyarakat yang mengatakan sulitnya memperoleh dokumen seperti KTP dan yang lainnya, Basuki mengatakan jika masyarakat itu tidak punya masalah maka akan terlayani dengan baik.
“Kalau masyarakat tidak mempunyai masalah artinya mereka akan terlayani dengan baik dan sudah disampaikan, dilaksanakan serta dilayani ketika tidak ada masalah,” paparnya.
“Namun jika ada masyarakat yang mempunyai permasalahan seperti nama yang tidak sesuai antara KTP dengan KK atau yang lainnya maka itu telah disampaikan tidak boleh berwakil, untuk menjaga semuanya seperti hukum masyarakat dan pemerintah,” tambahnya lagi.
Mudah-mudahan semua sistem pelayanan yang di sajikan pemerintah daerah sudah sesuai dengan regulasi, karena itu semua untuk menjaga keselamatan dari warga masyarakat terutama terkait biodata diri masyarakat tersebut.
“Tetapi tetap perlu evaluasi kita semua seperti kami yang sebagian anggota dewan untuk monitoring evaluasi perda, evaluasi pembangunan dan terutama pelayanan publik dan semuanya aspirasi itu akan kita bentuk dokumen yang namanya pokok-pokok pikiran dewan,” tutupnya. (Bams)
