Bandarlampung – Terkait pelepasan jilbab atau hijab bagi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibra) putri tingkat pusat terus menjadi polemik di masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila Provinsi Lampung, Sugirin Tjastoni meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi kepada Kementrian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Sugirin menilai semenjak seleksi Paskibra diambil BPIP banyak persoalan yang terjadi. “Saya meminta kepada pemerintah untuk segera mengembalikan pelaksanaan seleksi anggota Paskibra ke Kemenpora. Karena sejak diambil BPIP, banyak banyak persoalan yang membuat gaduh di masyarakat.
Selain itu, Sugirin juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kepala BPIP karena sudah membuat gaduh di masyarakat.
” Ini kepala BPIP gak paham dari penjabaran sila 1 Pancasila. Padahal disitu sudah sangat jelas, bahwa UUD 45 menjamin setiap warga untuk memeluk agamanya masing masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaanya “.
Kita harus hormati keyakinan untuk beragama bagi semua warga negara Indonesia, termasuk Anggota Paskibra, dimana salah satunya dengan berhijab untuk menutup aurat bagi anggota Paskibra putri. Pungkas Sugirin. (*).
