_Refleksi 37 Hari Menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI_
_GWS, 11 Juli 2025_
Coba, bayangkan sebentar: Anda berdiri di perempatan jalan besar Jakarta pada jam sibuk sore hari. Di kiri ada spanduk “Indonesia Maju 2045,” di kanan ada billboard “Visi Partai X untuk Masa Depan,” di depan ada poster “Program Unggulan Gubernur Y,” sementara di belakang Anda ada baliho “Aspirasi Rakyat Z.” Semua menunjuk arah yang berbeda. Sementara itu, di tengah-tengah hiruk pikuk itu, rakyat berdiri bingung seperti turis yang kehilangan Google Maps—memiliki tujuan yang sama (rumah, atau dalam hal ini Indonesia yang lebih baik), tapi tidak tahu harus mengikuti penunjuk arah yang mana.
Inilah potret tragis-komis Indonesia hari ini: negara dengan 17.000 pulau yang seharusnya memiliki satu kompas besar menuju kemajuan, tapi justru dipenuhi puluhan kompas kecil yang masing-masing dikalibrasi oleh kepentingan politik yang berbeda.
*Nostalgia Kompas Tunggal: Ketika Indonesia Punya Mimpi Bersama*
Ada masa ketika bangsa ini memiliki satu kompas yang jelas—masa ketika Soekarno, Hatta, dan founding fathers lainnya berdiri di atas podium yang sama, memandang ke arah yang sama: kemerdekaan sejati. Mereka seperti dalang wayang yang berhasil menyelaraskan semua tokoh dalam satu lakon besar bernama “Proklamasi Kemerdekaan.” Tidak ada yang sibuk mempertanyakan siapa yang akan jadi Arjuna, siapa yang jadi Bima, atau siapa yang dapat bagian jadi Semar. Yang penting, semua karakter itu bekerja untuk satu cerita: Indonesia Merdeka.
Tapi seperti kata pepatah Jawa, _”ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana, ajining bangsa saka budaya”_ —harga diri seseorang terletak pada kata-katanya, harga diri fisik pada penampilannya, dan harga diri bangsa pada budayanya. Yang terjadi kemudian adalah degradasi budaya politik kita. Dari budaya konsensus menjadi budaya kompetisi tanpa batas. Dari gotong royong membangun negara menjadi rebutan kue pembangunan.
Fragmenasi politik yang terjadi setelah era founding fathers bukan sekadar fenomena alami demokratisasi—ini lebih seperti virus yang menginfeksi DNA demokrasi kita. Puluhan partai politik bermunculan bukan karena ada beragam visi alternatif yang genuine, melainkan karena ada beragam oligarki yang butuh kendaraan politik untuk melanggengkan kekuasaan mereka.
*Anatomi Kegagalan: Ketika Parpol Jadi Firma Hukum Oligarki*
Mari kita bedah fenomena ini dengan pisau analisis yang lebih tajam. Partai politik di Indonesia hari ini lebih mirip kantor hukum ketimbang organisasi ideologis. Mereka tidak menawarkan visi, melainkan jasa: jasa lobi, jasa perlindungan hukum, jasa akses ke tender-tender menggiurkan. Seperti pengacara yang siap membela klien mana pun asal bayarannya mencukupi, partai-partai ini siap mengubah haluan ideologi asal kursi kekuasaan terjamin.
Ambil contoh fenomena koalisi yang berubah-ubah seperti cuaca di musim pancaroba. Hari ini berkoalisi dengan slogan “anti-korupsi,” besok berkoalisi dengan partai yang anggotanya baru keluar penjara karena kasus korupsi. Kemarin kampanye dengan jargon “pro-rakyat kecil,” hari ini duduk bersama oligarki tambang yang menggusur rakyat kecil dari tanah ulayatnya. Ini bukan pragmatisme politik—ini oportunisme yang telah disempurnakan menjadi seni tingkat tinggi.
Yang lebih ironis lagi, oligarki-oligarki ini bersembunyi di balik kedok demokrasi. Mereka berteriak-teriak soal kedaulatan rakyat sambil menguras kedaulatan sumber daya alam. Mereka bicara tentang keadilan sosial sambil menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin menganga. Seperti dalang yang bersuara lantang menceritakan kepahlawanan Pandawa, tapi tangannya diam-diam menggerakkan wayang Kurawa.
Dalam konteks global, mari kita lihat bagaimana negara-negara maju membangun visi kolektif mereka. Korea Selatan memiliki *”Miracle on the Han River,”* Jepang punya filosofi *”kaizen”* yang menjadi obsesi nasional untuk perbaikan berkelanjutan, Singapura punya visi *”Smart Nation”* yang disepakati lintas partai. Sementara kita? Kita punya “Visi 2025” yang berganti jadi “Visi 2030” yang berubah lagi jadi “Visi 2045” setiap kali ganti kepemimpinan. Seperti pedagang cilok yang setiap hari ganti merek, tapi bumbu dan resepnya tetap sama: oligarki, korupsi, dan retorika kosong.
*Oligarki sebagai Parasit Demokrasi: Ketika Tuan Tanah Jadi Wakil Rakyat*
Dominasi oligarki dalam panggung politik Indonesia bukan fenomena baru, tapi evolusinya yang patut dicermati. Jika dulu para oligarki ini masih malu-malu mengendalikan politik dari belakang layar, sekarang mereka sudah berani tampil di panggung depan dengan bangga. Mereka tidak lagi puas jadi dalang—mereka ingin jadi wayang sekaligus dalang.
Lihat saja bagaimana dinasti politik tumbuh subur di berbagai daerah. Ayah jadi gubernur, anak jadi bupati, menantu jadi anggota DPR, sepupu jadi kepala dinas. Keluarga-keluarga ini menjalankan demokrasi seperti menjalankan warung keluarga: urusan politik adalah urusan keluarga, dan urusan keluarga adalah urusan politik.
Yang lebih mengkhawatirkan, oligarki-oligarki ini telah berhasil mengubah narasi pembangunan dari “investasi untuk rakyat” menjadi “investasi untuk investor.” Proyek-proyek besar tidak lagi dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, melainkan dari seberapa besar keuntungan yang bisa dibagi kepada jaringan oligarki. Seperti pertunjukan wayang yang ceritanya sudah diubah: yang dulunya Pandawa melawan Kurawa untuk keadilan, sekarang jadi Pandawa berkompromi dengan Kurawa untuk bagi-bagi tanah Hastinapura.
Ambil contoh pengelolaan sumber daya alam. Indonesia memiliki nikel 52% dari cadangan dunia, tapi rakyat di Sulawesi Tenggara masih miskin. Kita punya emas di Papua, tapi rakyat Papua masih kekurangan akses pendidikan dan kesehatan. Ini bukan sekadar kegagalan distribusi—ini adalah pengkhianatan terhadap visi ekonomi Bung Hatta.
Hatta dengan gamblang menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Bukan dikuasai oligarki, bukan diserahkan kepada swasta asing, apalagi diprivatisasi kepada kroni-kroni politik. Bung Hatta berpikir tentang ekonomi produksi—siapa yang menguasai alat-alat produksi akan menentukan arah kemajuan bangsa. Sementara ekonom Keynesian yang dianut pemerintah kita fokus pada stimulasi konsumsi, yang cocok untuk negara federal seperti Amerika di mana produksi bisa diserahkan kepada siapa saja, termasuk negara lain.
Ironisnya, oligarki telah berhasil mengubah Indonesia menjadi ekonomi konsumsi tanpa basis produksi yang kuat. Kita jadi pasar bagi produk China, Jepang, Korea, sementara sumber daya alam kita diekspor mentah-mentah untuk diolah di negara lain, lalu dijual kembali kepada kita dengan harga berlipat. Ini persis seperti skenario yang diperingatkan Hatta: bangsa yang kaya sumber daya tapi miskin produksi, akhirnya jadi budak ekonomi bagi bangsa lain.
Sebagaimana pepatah Minang berkata, _”duduak sama randah, tagak sama tinggi”_ —duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya, dalam menghadapi masalah bersama, kita harus memiliki posisi yang setara. Tapi realitasnya, oligarki duduk di kursi emas sementara rakyat berdiri di tanah berlumpur akibat limbah tambang mereka.
*Jalan Terjal Menuju Kompas Bersama: Reformasi atau Revolusi?*
Membangun visi kolektif Indonesia Maju di tengah fragmentasi seperti ini seperti mencoba menyatukan semua stasiun radio dalam satu frekuensi—secara teknis mungkin, tapi butuh kemauan politik yang luar biasa kuat dari semua pihak untuk mematikan “stasiun pribadi” mereka masing-masing.
Strategi reformasi sistem politik yang sering diusulkan—membatasi jumlah partai, transparansi pendanaan, threshold yang lebih tinggi—sebenarnya langkah yang tepat. Tapi ini seperti mengobati kanker dengan vitamin: berguna untuk jangka panjang, tapi tidak akan menghentikan penyebaran sel-sel ganas dalam jangka pendek.
Yang lebih fundamental adalah reformasi cara berpikir elite politik kita. Mereka perlu memahami bahwa politik bukan sekadar permainan _zero-sum_ di mana kemenangan satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Politik yang sesungguhnya adalah _positive-sum game_ di mana kemajuan kolektif akan menguntungkan semua pihak, termasuk elite politik itu sendiri.
Bayangkan jika Malaysia, Thailand, atau Vietnam berhasil menjadi negara maju sementara Indonesia masih terjebak dalam _middle income trap_. Para oligarki Indonesia akan kehilangan pasar, kehilangan prestise internasional, dan akhirnya kehilangan kekuasaan juga. Seperti kata orang Batak, _”marsipature hita”_ (mari kita bersatu)—bukan demi idealisme semata, tapi demi survival bersama.
Korea Selatan memberikan contoh menarik bagaimana negara dengan sejarah fragmentasi politik yang parah (perang Korea, kudeta militer berulang kali, krisis ekonomi 1997) bisa bersatu membangun visi jangka panjang. Kuncinya ada pada kesadaran kolektif bahwa tanpa persatuan, mereka akan tertinggal dari Jepang di utara dan China di barat. Ancaman eksternal menjadi katalisator persatuan internal.
Indonesia juga menghadapi ancaman serupa: deindustrialisasi prematur, middle income trap, dan persaingan regional yang semakin ketat. Pertanyaannya: apakah elite politik kita cukup cerdas untuk melihat ancaman ini sebagai kesempatan untuk bersatu?
*Pancasila sebagai Kompas: Nostalgia atau Solusi?*
Usulan untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila sering dianggap nostalgia yang tidak realistis. Tapi mari kita lihat lebih dalam: Pancasila bukan sekadar artifact sejarah, melainkan framework filosofis yang sangat relevan untuk mengatasi krisis visi kolektif ini.
Sila kelima—”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”—sebenarnya memberikan blueprint yang jelas untuk mengatasi dominasi oligarki. Jika diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, ini berarti meritokrasi harus menggantikan nepotisme, redistribusi kekayaan harus menggantikan akumulasi elite, dan transparansi harus menggantikan opacity.
Lebih dari itu, Sila ke-5 ini sejalan dengan visi ekonomi Bung Hatta yang menempatkan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” di bawah kendali negara untuk kepentingan rakyat. Bukan ekonomi _trickle-down_ yang menyerahkan produksi kepada oligarki dengan harapan remahan keuntungannya akan menetes ke rakyat—tapi ekonomi yang secara langsung menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.
Kontrasnya dengan ekonomi Keynesian yang dianut pemerintah kita sangat mencolok: Keynes bicara soal stimulasi konsumsi untuk menggerakkan ekonomi, cocok untuk negara maju yang sudah punya basis produksi kuat. Tapi Indonesia? Kita stimulasi konsumsi sambil produksi dikuasai asing. Hasilnya: ekonomi yang bergantung pada impor dan utang, bukan pada kekuatan produksi domestik.
Tapi implementasi Pancasila tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kosmetik—memasang poster di kantor-kantor pemerintah atau menghafal 36 butir P4. Pancasila harus diterjemahkan menjadi indikator kinerja yang terukur. Misalnya, setiap kebijakan publik harus diuji dengan *”Pancasila Impact Assessment”*: apakah kebijakan ini memperkuat persatuan atau memperlemahnya? Apakah kebijakan ini meningkatkan keadilan sosial atau memperburuk ketimpangan?
Jepang punya konsep _”nemawashi”_ —proses konsultasi informal yang panjang sebelum mengambil keputusan penting untuk memastikan konsensus. Korea Selatan punya _”jeong”_ —ikatan emosional kolektif yang membuat masyarakat rela berkorban untuk kepentingan bersama. Kita? Kita punya Sila ke-4 Pancasila: *”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”* —blueprint yang jauh lebih komprehensif ketimbang nemawashi atau jeong. Kita juga punya gotong royong dan musyawarah mufakat yang telah teruji ribuan tahun dalam tradisi adat Nusantara.
Tapi ironinya, bangsa yang memiliki filosofi permusyawaratan paling canggih di dunia justru menjalankan demokrasi dengan cara paling tidak musyawarah. Sila ke-4 itu seolah jadi hiasan dinding—indah dipandang, tapi tidak pernah dipraktikkan. Kita lebih suka sistem voting yang kasar ketimbang musyawarah yang halus, lebih memilih mayoritas yang memaksa ketimbang konsensus yang meyakinkan.
Jawabannya sederhana: karena gotong royong tidak menguntungkan oligarki. Dalam sistem gotong royong yang sejati, beban dan manfaat dibagi secara adil. Tapi oligarki justru ingin sistem di mana mereka mendapat manfaat maksimal dengan beban minimal. Mereka ingin gotong royong sepihak: rakyat yang bergotong royong membangun, sementara mereka menikmati hasilnya.
*Antara Pessimisme dan Optimisme: Membaca Tanda-Tanda Zaman*
Apakah masih ada harapan untuk membangun visi kolektif di tengah dominasi oligarki dan fragmentasi politik ini? Sinyal-sinyal positif sebenarnya mulai muncul, meski masih lemah dan sporadis.
Generasi milenial dan Gen Z Indonesia menunjukkan sikap politik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih skeptis terhadap retorika politik, lebih menuntut akuntabilitas, dan lebih mudah memobilisasi diri melalui media sosial untuk isu-isu tertentu. Demonstrasi menolak RUU KPK, gerakan tolak omnibus law, hingga aksi solidaritas untuk Palestina menunjukkan bahwa kapasitas untuk mobilisasi kolektif masih ada.
Tapi di sisi lain, generasi digital ini juga mudah terfragmentasi dalam _echo chamber_ masing-masing. Algoritma media sosial justru memperkuat polarisasi daripada membangun konsensus. Seperti pasar tradisional yang ramai tapi setiap pedagang sibuk dengan dagangannya masing-masing, media sosial menciptakan ilusi partisipasi politik tanpa menghasilkan visi kolektif yang koheren.
Yang mengkhawatirkan, beberapa oligarki mulai belajar memanfaatkan fragmentasi digital ini. Mereka tidak lagi mencoba mengendalikan narasi tunggal, melainkan menciptakan _multiple narratives_ yang saling bertentangan untuk menciptakan kebingungan dan apati politik. Seperti dalang yang sengaja mengacak-acak cerita wayang sehingga penonton tidak bisa membedakan mana yang protagonis dan mana yang antagonis.
Dalam konteks regional, Indonesia juga menghadapi dilema unik. ASEAN sebagai komunitas regional seharusnya bisa menjadi katalisator untuk membangun visi kolektif—seperti bagaimana Uni Eropa memaksa negara-negara anggotanya untuk menyeragamkan standar demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi ASEAN memilih prinsip non-interference yang justru memberikan ruang bagi oligarki domestik untuk bermain tanpa tekanan eksternal.
*Diagnosis Akhir: Antara Kemungkinan dan Kenyataan*
Setelah membedah berbagai aspek dari krisis visi kolektif Indonesia ini, satu pertanyaan mendasar tetap mengambang: apakah Indonesia sebagai negara-bangsa memiliki “political will” yang cukup untuk mengatasi fragmentasi ini?
Jawabannya kompleks dan paradoksal. Di satu sisi, Indonesia memiliki semua modal untuk membangun visi kolektif: sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, posisi geografis yang strategis, dan tradisi demokrasi yang relatif stabil. Di sisi lain, semua modal ini justru menjadi sumber fragmentasi karena diperebutkan oleh berbagai oligarki.
Seperti negara yang memiliki banyak sungai tapi kekurangan air bersih—bukan karena tidak ada sumber air, melainkan karena semua sungai dicemari oleh kepentingan-kepentingan yang tidak terkendali.
Solusi teknokratis seperti reformasi sistem politik, penguatan KPK, atau transparansi pendanaan partai memang perlu, tapi tidak akan cukup tanpa perubahan fundamental dalam budaya politik elite. Yang dibutuhkan adalah semacam “kejutan sejarah” yang memaksa elite politik untuk melihat melampaui kepentingan jangka pendek mereka.
Kejutan seperti apa? Mungkin krisis ekonomi yang memaksa semua pihak untuk bekerja sama. Mungkin tekanan kompetisi regional yang membuat Indonesia terancam tertinggal. Mungkin munculnya gerakan rakyat yang masif dan terorganisir. Atau mungkin—dan ini yang paling kita harapkan—munculnya kepemimpinan yang benar-benar visioner dari dalam sistem itu sendiri.
Tapi sembari menunggu “kejutan sejarah” itu, kita tidak boleh pasif. Sebagaimana pepatah Jawa berkata, “jer basuki mawa bea”—segala sesuatu yang berharga membutuhkan pengorbanan. Membangun visi kolektif Indonesia Maju membutuhkan pengorbanan dari semua pihak: oligarki harus rela mengurangi kekuasaan mereka, partai politik harus rela mengurangi fragmentasi mereka, dan rakyat harus rela mengurangi apati mereka.
Pertanyaan terakhir yang mengusik: dalam tarik-menarik antara kepentingan oligarki dan aspirasi kolektif, antara fragmentasi politik dan persatuan nasional, antara pesimisme realistis dan optimisme idealistis—di manakah letak titik keseimbangan yang memungkinkan Indonesia benar-benar maju?
Ataukah kita akan terus terjebak dalam lingkaran setan: bermimpi tentang Indonesia Maju di siang hari, tapi terbangun menghadapi Indonesia yang masih saja berkelahi dengan dirinya sendiri setiap malam?
_”Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengubah mimpi kolektif menjadi aksi kolektif. Bangsa yang gagal adalah bangsa yang terjebak dalam aksi individual untuk mimpi yang berbeda-beda.”_
*PS.*
Maafkan tulisan yang sangat panjang karena terbawa aliran darah mendidih ini.
