JAKARTA — Guna menindaklanjuti keterbatasan kuota Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan audiensi resmi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., mewakili Bupati Pesisir Barat, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial, Rena Novasari. Sementara dari Kemensos RI hadir R. Gandhi Wijaya Cahyo Prajatno, Kepala Bagian Pusdatin Kemensos RI, mewakili Menteri Sosial.
Pemkab: Banyak Warga Belum Tercover Jaminan Kesehatan
Dalam paparannya, Tedi Zadmiko menekankan bahwa keterbatasan kuota PBI-JK berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin dan rentan di Pesisir Barat yang belum memperoleh jaminan kesehatan.
“Banyak warga kurang mampu yang membutuhkan jaminan kesehatan namun belum tercakup dalam kuota yang tersedia. Kami berharap pemerintah pusat dapat menambah kuota PBI-JK untuk Pesisir Barat,” ujar Tedi.
Ia menegaskan bahwa Pemkab telah melakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh, sehingga pengajuan penambahan kuota tersebut berbasis data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemensos Apresiasi, Janji Tindak Lanjut Sesuai Mekanisme
Menanggapi usulan tersebut, Gandhi Wijaya memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkab Pesisir Barat yang datang dengan data lengkap dan terverifikasi.
“Kemensos memahami kebutuhan daerah dan akan menindaklanjuti usulan sesuai mekanisme. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan optimal,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengoptimalkan kuota PBI-JK secara nasional sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran negara.
Harapan Bupati: Akses Kesehatan Harus Merata
Melalui Sekda, Bupati Pesisir Barat menyampaikan harapan besar agar usulan penambahan kuota dapat dipertimbangkan dan direalisasikan.
“Akses jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga. Tambahan kuota PBI-JK sangat penting untuk memastikan pemerataan dan ketepatan sasaran pelayanan kesehatan di Pesisir Barat,” demikian amanat Bupati.
Bupati juga berharap Kemensos terus mendukung pemutakhiran data dan percepatan penetapan kuota PBI-JK bagi Pesisir Barat.
