BANDARLAMPUNG – Mandeknya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bandarlampung menuai sorotan keras dari internal partai. Senior Partai Golkar Lampung sekaligus mantan Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung, Azwar Yacub, secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas belum berjalan optimalnya agenda strategis tersebut.
“Saya sebagai tokoh Golkar sangat kecewa kenapa Musda tidak berjalan dengan baik. Ini pasti ada apa. Tidak mungkin bisa begini tanpa sebab,” tegas Azwar Yacub, Selasa (13/1/2026).
Menurut Azwar, Musda merupakan instrumen penting dalam menjaga marwah organisasi dan konsolidasi kader. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dikhawatirkan dapat menggerus soliditas partai hingga ke tingkat bawah.
“Golkar ini partai besar dan matang. Seharusnya dinamika bisa diselesaikan secara organisasi, bukan dibiarkan menggantung seperti sekarang,” ujarnya.
Golkar Lampung Bantah Intervensi Elite
Terpisah, DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung menegaskan tidak ada intervensi elite maupun tarik-menarik kepentingan politik dalam pelaksanaan Musda Golkar Kota Bandarlampung.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung, Aprozi Alam, menegaskan seluruh proses Musda berjalan sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan mekanisme organisasi.
“Tidak ada intervensi atau tarik-menarik kepentingan elite politik. Instruksi DPP jelas, Musda DPD II kabupaten/kota, termasuk Bandarlampung, bisa dilaksanakan hingga akhir Juni 2026,” ujar Aprozi Alam.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, teknis pelaksanaan Musda sepenuhnya diserahkan kepada Plt Ketua DPD II Golkar Bandarlampung, Riza Mihardi, yang juga telah menunjuk Benny HN Mansyur sebagai Ketua Panitia Musda.
“Provinsi tidak bisa mengintervensi. Semua sudah kami serahkan ke Plt Ketua dan panitia,” jelasnya.
Terkait penundaan Musda, Aprozi membenarkan adanya laporan ke DPD I. Namun hingga kini, belum ada permohonan lanjutan dari DPD II Golkar Bandarlampung untuk melanjutkan tahapan Musda.
Desakan Kader Menguat
Mandeknya Musda juga memicu desakan dari 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar di Kota Bandarlampung yang menuntut kepastian jadwal. Bahkan, mereka menyatakan siap membawa aspirasi langsung ke DPP Partai Golkar di Jakarta jika tidak ada kejelasan.
Tekanan internal turut datang dari Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang menilai stagnasi Musda mencerminkan lemahnya konsolidasi organisasi dan meminta evaluasi terhadap Plt Ketua DPD II maupun panitia Musda.
Menanggapi dinamika tersebut, Aprozi mengingatkan seluruh kader agar tetap menjaga soliditas dan mengedepankan musyawarah mufakat.
“Demokrasi internal sah, tapi Golkar harus tetap solid. Jangan sampai dinamika ini justru merugikan partai,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPD I Golkar Lampung Hanan A. Razak dan Plt Ketua DPD II Golkar Bandarlampung Riza Mihardi belum memberikan keterangan resmi terkait percepatan pelaksanaan Musda. (Cah).
