Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan pembentukan taskforce khusus utilisasi perjanjian dagang internasional guna memastikan berbagai kesepakatan perdagangan global benar-benar berdampak nyata bagi dunia usaha nasional, khususnya penguatan ekspor UMKM.
Usulan strategis tersebut mengemuka dalam audiensi APINDO dengan Menteri Perdagangan RI di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Pertemuan membahas isu krusial mulai dari kerja sama multilateral Eropa, perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA), peran Indonesia di WTO, hingga penguatan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai etalase ekspor nasional.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan, perjanjian dagang tidak boleh berhenti pada aspek legal formal semata, melainkan harus diikuti mekanisme implementasi konkret bagi pelaku usaha.
“Yang dibutuhkan dunia usaha adalah langkah nyata, seperti forum B2B yang rutin, business matching yang terarah, serta saluran umpan balik kebijakan dari pelaku usaha kepada pemerintah. Karena itu, taskforce utilisasi perjanjian dagang menjadi sangat penting,” ujar Shinta.
Ia juga menekankan perlunya narasi bersama dalam setiap perjanjian dagang, mengingat selalu ada sektor yang diuntungkan maupun terdampak, sehingga kebijakan mitigasi harus disiapkan sejak awal.
Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan APINDO Anne Patricia Sutanto mengungkapkan, APINDO bersama Kemendag tengah mempersiapkan roadshow Eropa pada Juni 2026 ke Belgia, Jerman, Belanda, dan Prancis. Selain itu, optimalisasi Trade Expo Indonesia terus didorong sebagai instrumen utama promosi dan transaksi dagang.
“Pemetaan sektor unggulan, pelaku usaha, dan target pasar harus dilakukan sejak awal agar setiap misi dagang menghasilkan dampak konkret bagi ekspor nasional,” kata Anne.
Dalam audiensi tersebut, APINDO juga menyoroti peluang pasar non-tradisional seperti Rusia, Belarus, dan kawasan Eropa Timur, serta pentingnya advokasi berkelanjutan di parlemen negara mitra dagang. Isu standardisasi produk, fasilitas GSP Uni Eropa, hingga kesiapan industri nasional dalam memanfaatkan penurunan tarif turut menjadi perhatian utama.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan, Kementerian Perdagangan terus memperkuat program UMKM Bisa Ekspor. Pada tahun sebelumnya, program ini melibatkan sekitar 1.200 UMKM dan berhasil menghasilkan 137 kontrak dagang melalui skema business matching.
“Ke depan, kami mendorong sinergi yang lebih erat dengan APINDO dalam pembinaan UMKM, penguatan business council, serta konsolidasi promosi dagang agar perjanjian dagang berdampak langsung pada peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Budi Santoso.
Audiensi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjadikan perjanjian dagang internasional sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*).
