Pimpin Rakor Optimalisasi Aset dan Inovasi Layanan, Gubernur Tekankan Profesionalisme dan Kerja Sama
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mengoptimalkan aset daerah serta mendorong inovasi layanan dan jasa sebagai strategi utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Aset, Inovasi Layanan dan Jasa, serta Inovasi Kerja Sama di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (5/2/2026).
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai amanah yang diemban.
“Setiap aparatur harus bekerja secara optimal, menjunjung tinggi profesionalisme, serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab,” tegas Gubernur Mirza.
Ia juga mengimbau seluruh jajaran OPD untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang unggul dan mampu memberi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.
Selain aspek kinerja aparatur, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya pemetaan dan optimalisasi potensi di setiap OPD dan wilayah kerja. Pengelolaan aset daerah, inovasi layanan, serta peluang kerja sama, menurutnya, harus dianalisis secara komprehensif agar memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan PAD.
“Setiap dinas memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Kepala OPD harus aktif menggali dan mengelola potensi tersebut secara maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa total aset daerah milik Pemerintah Provinsi Lampung saat ini ditaksir mencapai sekitar Rp19 triliun, dengan jumlah lebih dari 6.000 unit atau bidang.
Ia menyampaikan, optimalisasi aset ke depan tidak lagi hanya mengandalkan skema sewa konvensional, melainkan diarahkan pada pola kerja sama pemanfaatan dan kemitraan strategis yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi.
“Aset kita hampir mencapai Rp19 triliun. Di tengah keterbatasan APBD, optimalisasi aset menjadi solusi kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah,” kata Marindo.
Rapat koordinasi ini menjadi penegasan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui inovasi, kolaborasi, dan pengelolaan aset yang lebih produktif. (*).
