Gubernur Mirza: Hibah Bukan Sekadar Administratif, tapi Instrumen Strategis Pembangunan
Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
NPHD ditandatangani Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Nurul Fajri bersama Pangdam XXI/Radin Inten Kristomei Sianturi dan Danrem 043/Garuda Hitam Haryantana serta perwakilan unsur TNI dan Polri.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza menegaskan bahwa penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen nyata Pemprov Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para penerima hibah.
“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Menurutnya, hibah daerah bukan sekadar kewajiban administratif yang diatur dalam regulasi, melainkan wujud kolaborasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung cita-cita nasional menuju Indonesia Emas serta visi Lampung Maju.
Ia berharap dukungan hibah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikelola secara akuntabel sehingga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Penguatan kelembagaan TNI dan Polri, lanjutnya, sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah.
Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyebut penandatanganan NPHD sebagai momentum penting mempererat sinergi antara Pemprov Lampung dan jajaran TNI-Polri.
“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan setiap dukungan hibah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Kolaborasi TNI-Polri dan pemerintah daerah, tambahnya, menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Dengan penandatanganan NPHD ini, sinergi antara Pemprov Lampung dan Forkopimda diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. (*).
