Oleh: Prof. Dr. Nairobi, S.E.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Setiap menjelang Lebaran, isu mengenai kondisi jalan di Lampung hampir selalu mengemuka. Pada 2026 ini, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan target agar jalur mudik bebas lubang dan jalan provinsi berada dalam kondisi aman dilalui pemudik. Berbagai ruas mulai diperbaiki, ditambal, dan dipelihara secara lebih intensif sejak awal tahun. Di permukaan, kebijakan ini tampak sebagai upaya untuk mendukung kelancaran arus mudik. Namun jika dicermati lebih jauh, muncul pertanyaan: apakah langkah ini sekadar respons musiman, atau bagian dari strategi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur jangka panjang?
Bukan Langkah Sporadis, Tetapi Momentum “Front-Loading”
Selama ini, sebagian masyarakat cenderung memandang perbaikan jalan menjelang Lebaran sebagai kebijakan yang reaktif: baru menguat ketika tekanan sosial dan politik meningkat. Pola kebijakan 2026 memberikan sedikit nuansa berbeda. Pemerintah provinsi tidak hanya melakukan tambal sulam menjelang hari raya, tetapi juga mempercepat pelaksanaan paket pekerjaan jalan yang sudah direncanakan dalam program tahun anggaran berjalan.
Dalam perspektif tersebut, Lebaran dijadikan momentum “front-loading”: pelaksanaan program infrastruktur digeser ke awal tahun agar manfaatnya langsung dirasakan saat mobilitas masyarakat meningkat. Dari sudut pandang kebijakan publik, pendekatan ini lebih mendekati pengelolaan program yang terencana, bukan semata-mata pemeliharaan jangka pendek yang berhenti pada selesainya musim mudik.
Perbaikan Jalan sebagai Inti Pelayanan Publik.
Dalam kerangka pelayanan publik, infrastruktur jalan merupakan prasyarat mobilitas orang dan barang, akses terhadap layanan dasar, serta pengungkit aktivitas ekonomi lokal. Ketika pemerintah daerah berupaya memastikan jalan aman dan bebas lubang menjelang Lebaran, yang dijaga bukan hanya kenyamanan pemudik, tetapi juga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran distribusi barang di periode lalu lintas padat.
Karena itu, kebijakan perbaikan jalan jelang Lebaran dapat dipahami sebagai bagian dari pemenuhan standar minimum layanan. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan akses transportasi yang layak bagi warganya. Pertanyaan pentingnya adalah apakah standar tersebut dipertahankan secara konsisten sepanjang tahun, atau hanya dikejar pada momen-momen dengan sorotan publik tinggi seperti Lebaran.
Sinergi dengan BPJN: Keterhubungan, Bukan Kompetisi.
Jalur yang digunakan pemudik di Lampung terdiri dari kombinasi jalan provinsi dan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Dalam konteks inilah, kebijakan perbaikan jalan jelang Lebaran sebenarnya tidak berdiri sendiri. Terdapat upaya sinergi antara pemerintah provinsi dan BPJN untuk menjaga tingkat pelayanan jalan di koridor utama Lintas Timur, Tengah, dan Barat.
Bagi pengguna jalan, pembagian kewenangan administratif sering kali tidak terlalu terlihat, yang dirasakan adalah kualitas jalan secara keseluruhan. Karena itu, koordinasi lintas kewenangan menjadi faktor penting. Ketika penanganan pada satu jenis jalan lebih cepat dibanding ruas lain di koridor yang sama, persepsi publik terhadap konsistensi kebijakan bisa ikut terpengaruh. Sinergi teknis dan komunikasi kebijakan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi penanganan infrastruktur.
Tantangan Klasik: Anggaran Terbatas dan Jalan yang Panjang.
Di balik berbagai target dan janji perbaikan, pemerintah daerah berhadapan dengan keterbatasan fiskal dan panjang jaringan jalan yang cukup besar. Kebutuhan pembiayaan untuk menyelesaikan seluruh ruas yang rusak umumnya lebih besar daripada kapasitas anggaran tahunan. Pada saat yang sama, faktor cuaca, kualitas konstruksi, drainase, serta beban kendaraan berat membuat kerusakan jalan dapat muncul kembali dalam periode relatif singkat.
Dalam situasi ini, perbaikan menjelang Lebaran cenderung difokuskan pada pemulihan fungsi, jalan dapat dilalui dengan aman, meskipun belum sepenuhnya ideal dari sisi struktur jangka panjang. Secara praktis, ini merupakan kompromi antara kapasitas anggaran, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan pelayanan minimum. Namun tanpa diikuti program rekonstruksi yang lebih menyentuh akar masalah, misalnya penguatan struktur, perbaikan drainase, dan penegakan aturan muatan, risiko terjadinya siklus pemeliharaan berulang tetap besar.
Antara Simbol Politik dan Kebutuhan Nyata Warga.
Kebijakan infrastruktur jalan hampir selalu memiliki dimensi simbolik dan politik. Janji “jalan mulus menjelang mudik” mudah dikomunikasikan dan menjadi salah satu indikator yang diamati publik. Namun keberadaan dimensi politik tidak otomatis menjadikan kebijakan ini negatif. Pertanyaan yang lebih relevan adalah sejauh mana tekanan politik tahunan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur secara berkelanjutan.
Apabila momentum Lebaran digunakan untuk mempercepat pelaksanaan program yang memang sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mendorong peningkatan kualitas belanja infrastruktur (dari fokus jangka pendek menuju penanganan lebih permanen), maka perbaikan jalan jelang Lebaran dapat berperan sebagai bagian dari strategi peningkatan pelayanan publik, bukan hanya sekadar seremoni tahunan.
Penutup
Keterbatasan Anggaran Bukan Satu-satunya Faktor PenentuBagi masyarakat Lampung, harapan utamanya adalah tersedianya jalan yang aman dan layak tidak hanya pada musim mudik, tetapi sepanjang tahun. Bagi pemerintah provinsi, tantangannya terletak pada kemampuan menggeser fokus dari “memperbaiki menjelang Lebaran” menjadi “menjaga standar layanan jalan secara berkelanjutan”, dengan tetap menjadikan Lebaran sebagai salah satu indikator evaluasi, bukan satu-satunya tolok ukur.
Dalam konteks ini, keterbatasan anggaran penting untuk diakui, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya alasan. Justru di tengah keterbatasan, kreativitas kebijakan, inovasi skema pembiayaan, serta kemampuan membangun relasi dan kolaborasi lintas level pemerintahan dan dengan sektor swasta menjadi faktor penentu apakah suatu daerah mampu meningkatkan kualitas infrastrukturnya secara bertahap dan konsisten. (*).
