Dr. Fathul Mu’in: Efektif Jangka Pendek, Lemah Secara Struktural
Bandarlampung – Percepatan perbaikan jalan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dinilai efektif untuk kebutuhan jangka pendek, namun belum menjawab persoalan infrastruktur secara berkelanjutan. Akademisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung), Dr. Fathul Mu’in, M.H.I., menegaskan bahwa langkah tersebut masih perlu diikuti dengan kebijakan struktural agar tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan.
Dr. Fathul yang juga Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) menjelaskan, percepatan perbaikan jalan menjelang arus mudik memang memiliki urgensi tinggi.
“Percepatan perbaikan jalan menjelang arus mudik memiliki efektivitas jangka pendek, terutama untuk menjamin kelancaran mobilitas dan menekan risiko kecelakaan. Namun jika yang dilakukan didominasi penambalan darurat, dampaknya bersifat sementara,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, tanpa perencanaan struktural dan peningkatan mutu konstruksi, kondisi jalan berpotensi kembali rusak dalam waktu relatif singkat.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai kombinasi antara respons atas tekanan publik dan bagian dari agenda pembangunan.
“Momentum mudik menimbulkan tekanan publik tinggi sehingga pemerintah perlu merespons cepat. Namun, respons cepat harus tetap terintegrasi dalam rencana jangka panjang, bukan sekadar solusi musiman,” tegasnya.
Dr. Fathul juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung (BPJN Lampung).
Menurutnya, jalan nasional dan provinsi merupakan satu sistem jaringan yang saling terhubung. “Kegagalan pada satu ruas akan memicu kemacetan sistemik. Koordinasi data kerusakan, jadwal pekerjaan, hingga rekayasa lalu lintas harus terpadu agar tidak menimbulkan bottleneck baru,” jelasnya.
Terkait keselamatan, ia menilai target “bebas lubang” memberi dampak positif, terutama bagi kendaraan roda dua yang mendominasi arus mudik di Lampung.
Permukaan jalan yang lebih baik, lanjutnya, dapat menurunkan tingkat kelelahan pengemudi serta meminimalkan risiko kecelakaan akibat manuver mendadak menghindari lubang.
Lebih jauh, Dr. Fathul menyebut percepatan ini juga menjadi indikator kapasitas institusional pemerintah daerah. Ia menyebut ada tiga parameter utama: ketepatan waktu, kualitas teknis pekerjaan, dan transparansi penggunaan anggaran.
“Jika pekerjaan cepat tetapi kualitas rendah, maka percepatan justru menunjukkan kelemahan manajemen proyek dan pengawasan teknis,” tandasnya.
Untuk jangka panjang, ia mendorong peningkatan struktur jalan melalui betonisasi atau rekonstruksi total dibanding solusi tambal sulam.
“Pendekatan struktural memperpanjang umur layanan jalan dan menekan biaya pemeliharaan berulang. Tetapi ini membutuhkan perencanaan anggaran multi-tahun dan manajemen lalu lintas yang matang,” katanya.
Dalam kerangka otonomi daerah, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas level pemerintahan—pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota—agar standar keselamatan dan informasi publik berjalan seragam di seluruh jalur mudik nasional.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan percepatan perbaikan jalan menjelang arus mudik Lebaran 2026 guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Namun, evaluasi akademis mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu ditopang reformasi tata kelola infrastruktur agar tidak menjadi agenda seremonial tahunan semata. (*).
