Bukti Sinergi Pusat-Daerah Tak Sekadar Seremoni
DI tengah lonjakan konsumsi Ramadan yang kerap memantik gejolak harga, Lampung justru menunjukkan ketahanan. Inflasi bulanan (month to month) Februari 2026 tercatat 0,36 persen—lebih rendah dari rata-rata nasional 0,68 persen. Bahkan secara tahunan (year on year/y-o-y), inflasi Lampung berada di angka 2,95 persen, jauh di bawah nasional 4,76 persen. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai yang terendah di Sumatera dan terendah kedua secara nasional.
Data yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 itu bukan sekadar angka statistik. Ia menjadi indikator bahwa kerja pengendalian harga di daerah berjalan efektif, terukur, dan konsisten.
Dalam forum yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diingatkan agar tidak lengah. Stabilitas yang sudah baik harus dijaga hingga Idulfitri. Pesan itu relevan: pengalaman menunjukkan, gejolak harga justru sering muncul menjelang puncak hari raya.
Lampung patut diapresiasi karena mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kenaikan harga pada sejumlah komoditas seperti cabai rawit, daging sapi, dan cabai merah memang terjadi, tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Februari sebesar 0,93 persen. Namun tekanan itu masih dalam batas terkendali.
Beberapa komoditas nasional seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, dan ikan segar turut memberi andil terhadap inflasi. Artinya, faktor eksternal tetap memengaruhi. Namun rendahnya inflasi Lampung menunjukkan bahwa mekanisme distribusi, pengawasan pasar, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja efektif.
Keberhasilan ini penting secara strategis. Lampung adalah gerbang Sumatera sekaligus daerah penyangga pangan. Stabilitas harga di wilayah ini bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga regional. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat tetap kuat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Namun pekerjaan belum selesai. Ramadan masih berlangsung, dan Idulfitri tinggal menghitung pekan. Pengawasan distribusi, operasi pasar, hingga pemantauan harga harian tidak boleh kendor. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada celah penimbunan atau gangguan rantai pasok.
Lebih dari itu, momentum ini semestinya menjadi model permanen, bukan sekadar keberhasilan musiman. Sinergi pusat-daerah yang selama ini terbangun harus diperkuat dengan data real time, intervensi cepat, dan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Stabilitas harga bukan hanya soal angka inflasi rendah. Ia adalah soal rasa aman warga saat berbelanja kebutuhan pokok, tentang kepastian bahwa Ramadan dan Idulfitri dapat dijalani tanpa bayang-bayang lonjakan harga.
Lampung telah membuktikan mampu. Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi—sebab kepercayaan publik dibangun dari stabilitas yang berkelanjutan, bukan capaian sesaat. (Red).
