BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah terintegrasi untuk menekan angka pengangguran melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan kesempatan kerja.
Strategi tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam rapat penilaian kinerja kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Marindo menyebut, Lampung memiliki potensi besar dengan komposisi usia produktif mencapai 69,24 persen dari total penduduk. Namun, potensi itu masih dibayangi berbagai tantangan struktural.
“Tantangan kita antara lain IPM yang belum optimal, upah minimum relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas terbatas,” ujarnya.
Data 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung berada di angka 4,21 persen, dengan dominasi lulusan SMA dan SMK. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Selain itu, sektor informal masih mendominasi hingga 64,72 persen, sehingga perlu dorongan kuat untuk menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung mengusung strategi dari hulu ke hilir, mulai dari pelatihan vokasi bersertifikat, penguatan kewirausahaan, hingga pemberian insentif bagi dunia usaha.
“Ini kami lakukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja,” jelas Marindo.
Pemprov juga memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi digital SiGajah, serta memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Program inovatif “Desaku Maju” turut diandalkan sebagai motor pembangunan berbasis desa yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi lokal sekaligus membuka peluang kerja baru.
Tak hanya itu, sinergi dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dimanfaatkan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.
Marindo menegaskan, keberhasilan menekan pengangguran tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Sinergi dengan dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan strategi yang terarah dan kolaboratif, Lampung optimistis mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*).
