Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Pasalnya, pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dibawah kepemimpinannya menunjukkan geliat ekonomi positif dalam beberapa waktu terakhir.
“Kemajuan yang disampaikan Gubernur menunjukkan perkembangan signifikan. Lampung memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).
Wakil Ketua Tim, Chusnunia Chalim, menambahkan bahwa berbagai usulan strategis dari daerah, termasuk penguatan sektor pariwisata dan pemberian insentif investasi seperti tax holiday, mendapat respons positif dari kementerian terkait.
“Kementerian pada prinsipnya mendukung pengembangan pariwisata Lampung, baik dari sisi infrastruktur, promosi, maupun hilirisasi produk lokal,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memaparkan bahwa struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertanian, dengan luas lahan mencapai 1,8 juta hektare dari total wilayah sekitar 3 juta hektare.
“Hampir dua juta keluarga menggantungkan hidup di sektor pertanian. Ini menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” ujarnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Lampung mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional. Sejumlah indikator lain juga menunjukkan tren positif, seperti penurunan kemiskinan menjadi 9,6 persen, inflasi rendah di angka 1,25 persen, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) mendekati 130.
Gubernur Mirza menegaskan pentingnya hilirisasi industri berbasis komoditas sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pemerintah Provinsi Lampung pun mendorong pengembangan lima kawasan industri serta penguatan infrastruktur pendukung.
Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan meningkat signifikan dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih terintegrasi.
Pada sektor UMKM, tercatat sekitar 398 ribu pelaku usaha dengan 70 persen di antaranya perempuan. Pemprov Lampung mendorong penguatan melalui model klasterisasi dan agregasi produk agar mampu bersaing hingga pasar ekspor.
Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan akses pembiayaan dan digitalisasi UMKM juga menjadi fokus utama.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi Lampung berbasis potensi lokal, sekaligus menjadikan provinsi ini sebagai pusat pertumbuhan baru di Sumatera. (dbs)
