Bandarlampung — Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 yang mencapai 5,58 persen (year-on-year) menjadi sorotan utama. Capaian ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, sekaligus menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan tercepat kedua di Sumatera. Namun di balik angka impresif tersebut, kalangan akademisi mengingatkan adanya persoalan mendasar terkait kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan.
Guru Besar Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prof. Dr. Nairobi, menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya dilihat dari permukaan.
“Angka 5,58 persen memang menggembirakan, tetapi kita tidak boleh terjebak pada euforia statistik. Yang harus dilihat adalah apakah pertumbuhan ini berkualitas, merata, dan berkelanjutan,” ujar Prof. Nairobi, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung dengan kontribusi sekitar seperempat PDRB dan hampir 40 persen terhadap pertumbuhan. Produksi tanaman pangan dan hortikultura di awal tahun turut mendorong kinerja positif tersebut.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang mendominasi struktur PDRB menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga, sementara belanja pemerintah yang tumbuh signifikan turut menopang aktivitas ekonomi di tengah belum pulihnya investasi dan ekspor.
Namun demikian, Prof. Nairobi mengingatkan adanya sinyal peringatan dari sisi lain.
“Secara tahunan memang tumbuh, tetapi secara triwulanan ekonomi Lampung justru mengalami kontraksi sekitar satu persen. Ini menunjukkan struktur ekonomi kita masih sangat bergantung pada siklus belanja pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, pola berulang di mana realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun dan melemah di awal tahun mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap ritme birokrasi, bukan pada kekuatan investasi produktif jangka panjang.
Selain itu, investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga dinilai belum stabil.
“Secara tahunan terlihat positif, tetapi secara triwulanan justru berkontraksi. Ini menandakan iklim investasi belum cukup stabil dan masih dipengaruhi oleh pola proyek yang tidak merata,” katanya.
Prof. Nairobi juga menyoroti struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor primer tanpa diimbangi hilirisasi.
“Kita masih menjual komoditas dalam bentuk mentah. Selama hilirisasi belum dipercepat, maka nilai tambah tetap rendah dan kesejahteraan petani sulit meningkat signifikan,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan peran, namun belum cukup kuat menjadi motor utama transformasi ekonomi. Berbagai kendala seperti infrastruktur, skala usaha petani, hingga akses pembiayaan dinilai masih menghambat percepatan agroindustri.
Sementara itu, pertumbuhan sektor jasa seperti akomodasi dan makan-minum juga perlu dicermati dari sisi pemerataan manfaat.
“Pariwisata memang tumbuh, tetapi pertanyaannya apakah manfaatnya dirasakan oleh pelaku UMKM dan masyarakat desa? Kalau tidak, maka yang terjadi adalah pertumbuhan yang timpang,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa Lampung saat ini berada di persimpangan penting: bertahan sebagai daerah agraris berbasis komoditas mentah atau bertransformasi menjadi pusat agroindustri dan logistik bernilai tambah tinggi.
“Kuncinya ada pada hilirisasi, penguatan ekosistem logistik, serta pembenahan tata kelola anggaran dan investasi. Tanpa itu, pertumbuhan tinggi hanya akan menjadi euforia sesaat,” kata Prof. Nairobi.
Ia menegaskan, reformasi perencanaan pembangunan dan stabilitas realisasi anggaran menjadi faktor penting agar ekonomi tidak terus mengalami fluktuasi tajam setiap awal tahun.
Menutup pernyataannya, Prof. Nairobi mengingatkan pentingnya arah jangka panjang pembangunan ekonomi Lampung.
“Pertanyaan besarnya bukan sekadar berapa persen kita tumbuh hari ini, tetapi pertumbuhan seperti apa yang ingin kita bangun lima hingga sepuluh tahun ke depan. Jika ingin inklusif dan berkelanjutan, maka transformasi tidak bisa ditunda,” pungkasnya. (*).
