Bandarlampung – Polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial mendapat tanggapan dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Lampung Tengah. Organisasi tersebut mengingatkan agar program nasional itu tidak dipersepsikan semata sebagai aktivitas bisnis pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua APPMBGI Lampung Tengah, Ni Nyoman Srihayati, menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah.
“Program ini merupakan investasi pemerintah dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Karena itu, MBG harus dilihat dari manfaat jangka panjang bagi pembangunan manusia, bukan hanya dari sisi operasional dapur,” ujarnya, Selasa (30/6).
Ia menjelaskan, kepala daerah memiliki tanggung jawab menjaga peningkatan berbagai indikator pembangunan, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipengaruhi oleh aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IPM Provinsi Lampung tahun 2025 mencapai 73,98 atau masuk kategori tinggi, meningkat 0,85 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung oleh membaiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak masyarakat.
Menurut Ni Nyoman, program pemenuhan gizi seperti MBG memiliki kontribusi terhadap upaya menjaga tren peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah.
Ia juga menegaskan bahwa MBG merupakan program pemerintah pusat sehingga pembiayaannya tidak bersumber dari APBD Provinsi Lampung.
“Harapan kami, masyarakat melihat MBG sebagai bagian dari investasi sosial untuk masa depan bangsa. Dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga akan menentukan kualitas generasi Indonesia pada masa mendatang,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Gubernur Lampung menyampaikan bahwa provinsi ini masih membutuhkan keberlanjutan Program MBG. Pernyataan itu kemudian memicu beragam tanggapan publik, termasuk komentar yang mengaitkan keberadaan dapur MBG dengan kepentingan bisnis tertentu. APPMBGI menilai diskusi publik perlu diarahkan pada tujuan utama program, yakni peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia. (*).
