Lesty: SDM Sudah Siap, Pemprov Harus Lengkapi Alkes dan Jemput Bantuan Kementerian
BANDARLAMPUNG – Pengembangan Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) milik Pemerintah Provinsi Lampung dinilai berjalan lambat. DPRD Provinsi Lampung mendesak Pemprov segera mempercepat penguatan fasilitas dan alat kesehatan agar rumah sakit yang berada di kawasan Jati Agung, Lampung Selatan, itu mampu menjadi pusat layanan kesehatan rujukan.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami, menegaskan persoalan utama RSBNH bukan lagi kekurangan tenaga medis, melainkan minimnya dukungan sarana dan prasarana yang membuat pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
“Dokter-dokternya sudah ada, SDM-nya sudah mumpuni. Sangat disayangkan kalau tidak didukung dengan alat kesehatan yang memadai. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat juga belum bisa maksimal,” ujar Lesty, Rabu (29/7).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Lampung Selatan itu, perjalanan pengembangan RSBNH telah berlangsung cukup lama. Bahkan rumah sakit tersebut sempat diproyeksikan pemerintah pusat menjadi rumah sakit khusus narkotika. Namun rencana itu tidak pernah terealisasi hingga akhirnya pengembangan kembali difokuskan sebagai rumah sakit umum.
Meski demikian, hingga kini perkembangan RSBNH dinilai belum mampu mengejar kebutuhan layanan kesehatan masyarakat maupun bersaing dengan rumah sakit lain yang lebih lengkap.
Lesty menilai lokasi rumah sakit yang berada di luar pusat kota bukan menjadi kendala utama. Yang lebih menentukan adalah kelengkapan fasilitas pelayanan.
“Kalau fasilitasnya lengkap, masyarakat pasti datang. Memang di awal pemerintah harus berinvestasi, tetapi dalam jangka panjang manfaatnya jauh lebih besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat Lampung,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat efisiensi anggaran, Lesty meminta Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya mengandalkan APBD untuk membangun RSBNH.
Menurutnya, Dinas Kesehatan dan manajemen rumah sakit harus aktif membangun komunikasi dengan Kementerian Kesehatan guna memperoleh bantuan alat kesehatan maupun program penguatan layanan.
“Kondisi fiskal daerah memang terbatas. Karena itu pemerintah harus jemput bola. Jangan hanya mengandalkan APBD, tetapi aktif mengajukan bantuan ke kementerian agar kebutuhan alat kesehatan bisa segera dipenuhi,” tegasnya.
Lesty juga menilai anggapan masyarakat bahwa RSBNH terkesan “dianaktirikan” dibanding rumah sakit milik Pemprov lainnya cukup beralasan.
“Rumah sakit ini berada di bawah Pemprov, tetapi perhatian dan pengembangannya belum sebanding dengan rumah sakit provinsi lainnya. Padahal SDM-nya sudah siap, tinggal bagaimana pemerintah memenuhi fasilitas pendukungnya,” ujarnya.
Ia berharap Pemprov Lampung menjadikan pengembangan RS Bandar Negara Husada sebagai prioritas pembangunan sektor kesehatan. Dengan dukungan alat kesehatan modern, pelayanan yang semakin lengkap, dan sinergi bersama pemerintah pusat, RSBNH diyakini mampu menjadi rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakat Lampung, khususnya wilayah Lampung Selatan dan sekitarnya. (*).
