Lampung Peringkat Satu Nasional, DPD RI Minta Pelaku UMKM Tak Takut Didata
PRINGSEWU – Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Lampung mendapat pengawalan langsung dari Anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi bersama Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution. Keduanya turun ke Pasar Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kamis (30/7), memastikan pendataan pelaku usaha berjalan lancar sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak ragu memberikan data yang benar.
Peninjauan itu turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan pimpinan BPS Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, serta Tulangbawang Barat. Rombongan menyusuri los-los pedagang, berdialog dengan pelaku UMKM, dan memantau langsung proses pendataan yang dilakukan petugas sensus.
Almira Nabila Fauzi menegaskan, Sensus Ekonomi merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Karena itu, kualitas data yang diperoleh harus benar-benar akurat.
Di lapangan, Almira menemukan masih ada sebagian pedagang yang enggan didata karena khawatir informasi usahanya akan berkaitan dengan perpajakan.
“Masih ada masyarakat yang menolak karena takut datanya digunakan untuk perpajakan. Bersama Kepala BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Pringsewu kami tegaskan bahwa data sensus dijamin aman dan sama sekali tidak berkaitan dengan perpajakan. Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya sensus sehingga literasi publik terus meningkat,” ujar Almira.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution memastikan seluruh data responden dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan.
“Kami menjamin kerahasiaan data masyarakat. Informasi yang dikumpulkan tidak digunakan untuk perpajakan maupun penegakan hukum. Data ini menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” tegas Ahmadriswan.
Ia juga mengungkapkan kabar membanggakan. Berdasarkan capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Provinsi Lampung berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam Indeks Keberhasilan Sensus (IKS). Sementara Kabupaten Pringsewu masuk 10 besar nasional dengan menempati posisi ketujuh.
Menurut Ahmadriswan, prestasi tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara BPS, pemerintah daerah, DPD RI, serta dukungan masyarakat dalam menyukseskan pendataan ekonomi terbesar di Indonesia.
Ia berharap capaian itu menjadi motivasi bagi seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas sensus, sehingga pemerintah memiliki data yang akurat dalam merancang kebijakan yang berpihak pada penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
