88 Persen Pendataan Tuntas, BPS Kejar Target 17 Agustus
BANDAR LAMPUNG — Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Lampung tak cukup hanya mengandalkan kerja ribuan petugas di lapangan. Dukungan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelaku usaha hingga organisasi kemasyarakatan kini didorong menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8).
BPS menilai kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama. Para tokoh yang memiliki kedekatan langsung dengan komunitas diharapkan mampu meyakinkan masyarakat untuk menerima petugas sensus serta memberikan data secara lengkap dan benar.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan tantangan sensus bukan sekadar menemukan keberadaan usaha, tetapi memastikan masyarakat memahami tujuan pendataan dan percaya bahwa data yang diberikan aman.
“BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. BPS datang untuk mencatat kondisi perekonomian secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia memastikan data SE2026 digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin sesuai ketentuan Undang-Undang Statistik. Pendataan juga tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Menurut Ahmadriswan, data SE2026 akan menjadi gambaran penting mengenai struktur, potensi, aktivitas dan perkembangan ekonomi Lampung. Data tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
88 PERSEN, KEJAR 17 AGUSTUS
BPS Provinsi Lampung mencatat progres pendataan SE2026 telah mencapai 88 persen. Ribuan petugas masih bergerak menyisir berbagai lokasi usaha, mulai dari pasar, pertokoan, sentra ekonomi, kawasan industri hingga usaha yang dijalankan dari rumah.
BPS menargetkan cakupan pendataan mencapai target pada 17 Agustus 2026.
Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Setelah target cakupan tercapai, BPS akan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada pelaku usaha maupun keluarga yang memiliki kegiatan ekonomi terlewat.
Pemeriksaan kualitas data juga diperkuat melalui pengecekan kewajaran dan kelengkapan data, termasuk memastikan tidak terdapat missing value.
“Keberhasilan sensus tidak hanya diukur dari seberapa cepat pendataan selesai, tetapi juga dari seberapa lengkap populasi ekonomi yang berhasil dicatat,” demikian penekanan BPS.
FPK GERAKKAN AKAR RUMPUT
Posisi FPK dinilai strategis karena Lampung memiliki keragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Keragaman tersebut justru dapat menjadi kekuatan sosial untuk membangun gerakan bersama menyukseskan SE2026.
Ketua FPK Provinsi Lampung, Darussalam, mengimbau seluruh jajaran dan anggota FPK memberikan informasi sesuai fakta.
“Bagaimana Lampung akan maju kalau kita tidak memberikan data yang sebenarnya? Saya berharap seluruh anggota FPK dapat membantu memberikan data Sensus Ekonomi sesuai fakta yang ada. Kita bantu BPS dengan ikhlas,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Ketua KERABAT Lampung yang merupakan anggota FPK, Donald Harris Sihotang. Ia menyatakan siap menggerakkan organisasi hingga tingkat akar rumput.
“Kami akan imbau kepada seluruh Kerukunan Masyarakat Batak di Provinsi Lampung yang mencakup 108 marga terdaftar,” katanya.
PEMPROV: SATU DATA, KEKUATAN PEMBANGUNAN
Mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Ia menegaskan kebhinekaan Lampung harus diperkuat dengan semangat kesatuan data sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pembangunan bangsa.
“Tantangan kita ke depan untuk peradaban Indonesia adalah bagaimana mewujudkan satu data yang bisa menunjang kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia. Itulah kenapa sensus ini sangat penting,” tegas Ganjar.
BPS menegaskan, dukungan tokoh masyarakat bukan berarti mereka harus menjadi petugas sensus. Peran yang diharapkan jauh lebih sederhana namun menentukan: meyakinkan masyarakat agar menerima petugas, memberikan data secara benar dan memastikan setiap kegiatan usaha tercatat.
Gerakan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi, komunitas, dunia usaha, media sosial maupun komunikasi sehari-hari.
Pada akhirnya, keberhasilan SE2026 bukan hanya keberhasilan BPS, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Lampung dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, setiap usaha yang tercatat membantu pemerintah melihat potensi ekonomi secara lebih utuh. Dan setiap data yang diberikan masyarakat menjadi kontribusi langsung untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat. (*).
