BANDAR LAMPUNG — Polemik waktu promosi Festival Krakatau XXXV 2026 dinilai tidak semestinya hanya berhenti pada persoalan kapan promosi mulai dilakukan. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi Heri, menegaskan ukuran keberhasilan promosi harus dilihat dari seberapa efektif informasi festival tersebut mampu mendorong wisatawan datang ke Lampung.
Fauzi mengatakan, apabila komunikasi dan promosi Festival Krakatau telah dilakukan sejak awal tahun melalui jejaring pariwisata maupun Kharisma Event Nusantara (KEN), hal tersebut tentu patut diapresiasi.
Namun, menurut dia, promosi tidak cukup hanya dengan memastikan sebuah event tercantum atau diketahui secara nasional.
“Yang jauh lebih penting adalah melihat efektivitas promosinya. Apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada calon wisatawan, agen perjalanan, maskapai, hotel, restoran, komunitas dan pelaku industri pariwisata di luar Lampung,” kata Fauzi Heri, Sabtu (21/8/2026).
Ia menegaskan, promosi pariwisata pada akhirnya harus mampu memengaruhi keputusan wisatawan untuk datang.
“Promosi pariwisata bukan hanya soal festival itu diketahui, tetapi bagaimana orang kemudian mengambil keputusan untuk datang ke Lampung,” ujarnya.
Masuk KEN Bukan Berarti Promosi Selesai
Fauzi menilai masuknya Festival Krakatau dalam KEN merupakan keuntungan yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Namun, status tersebut tidak boleh membuat pemerintah merasa promosi nasional telah selesai.
Menurutnya, promosi harus diperkuat dengan strategi yang lebih agresif dan terukur, antara lain melalui travel agent, komunitas wisata, influencer, media nasional, platform digital, maskapai, hotel serta pelaku industri pariwisata.
“Jangan kemudian kita menganggap masuk KEN otomatis membuat promosi Festival Krakatau selesai. Promosi nasional harus dibarengi dengan strategi yang lebih agresif dan terukur,” tegasnya.
Fauzi juga mengingatkan pentingnya membedakan antara promosi event dan promosi destinasi.
Festival Krakatau, kata dia, jangan sampai hanya membuat wisatawan datang untuk menyaksikan acara, kemudian langsung meninggalkan Lampung.
“Target kita harus bagaimana Festival Krakatau menjadi pintu masuk wisatawan untuk mengunjungi destinasi lain di Lampung,” katanya.
Perubahan Jadwal Harus Dikomunikasikan Masif
Terkait perubahan jadwal Festival Krakatau dalam kalender KEN, Fauzi mengatakan jika perubahan tersebut telah dikomunikasikan dan dikonfirmasi kepada Kementerian Pariwisata, maka aspek administratifnya harus dihormati.
Namun, dari sisi pemasaran, perubahan jadwal tetap harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, kalender event nasional menjadi salah satu referensi bagi wisatawan, travel agent dan industri pariwisata untuk menyusun paket perjalanan sejak jauh hari.
“Kalau ada perubahan jadwal, komunikasi publiknya harus dilakukan secara cepat dan masif. Jangan sampai masyarakat atau pelaku industri masih berpedoman pada jadwal lama,” ujarnya.
Ia mendorong agar Festival Krakatau memiliki kepastian kalender dan jadwal jauh hari sehingga industri pariwisata dapat ikut menjual dan mengemas event tersebut.
Target 40 Ribu Kunjungan Harus Jelas Metodenya
Fauzi juga menyoroti target 40.000 kunjungan yang disiapkan dalam penyelenggaraan Festival Krakatau XXXV 2026.
Menurutnya, target tersebut bisa saja realistis, tetapi pemerintah harus menjelaskan secara terbuka metodologi penghitungannya.
“Yang perlu kita pastikan adalah, apakah yang dimaksud 40.000 itu jumlah orang, jumlah kunjungan, atau akumulasi pengunjung selama seluruh rangkaian kegiatan?” katanya.
Ia meminta angka kunjungan tidak sekadar menjadi angka administratif. Pengukuran harus mencakup jumlah wisatawan dari luar Lampung, tingkat okupansi hotel, lama tinggal, transaksi UMKM, penggunaan jasa transportasi, restoran, travel agent hingga kunjungan ke destinasi wisata.
Dengan indikator tersebut, dampak Festival Krakatau terhadap perekonomian daerah dapat diukur secara objektif setelah kegiatan selesai.
Hotel, UMKM hingga Restoran Harus Merasakan Dampaknya
Bagi Fauzi, keberhasilan Festival Krakatau justru harus dilihat dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Ia menegaskan festival tidak boleh hanya ramai di lokasi utama kegiatan, tetapi harus mampu meningkatkan okupansi hotel, transaksi restoran dan UMKM, pelanggan travel agent, aktivitas transportasi serta kunjungan ke destinasi wisata di berbagai daerah.
“Festival Krakatau jangan hanya ramai di Lapangan Saburai, tetapi hotel di Bandar Lampung harus merasakan peningkatan okupansi, restoran mendapatkan peningkatan transaksi, UMKM mendapatkan pasar, travel agent mendapatkan pelanggan, transportasi bergerak, dan destinasi wisata di daerah juga mendapatkan kunjungan,” ungkapnya.
Fauzi mengapresiasi program seperti Krakatau Great Sale yang dinilai mulai menghubungkan event dengan pelaku usaha. Namun, program tersebut harus benar-benar mampu menarik wisatawan untuk datang dan membelanjakan uangnya di Lampung.
“Keberhasilan event pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah orang yang hadir di lokasi acara. Ukuran yang lebih penting adalah berapa besar perputaran ekonomi yang ditimbulkan,” tegasnya.»
Evaluasi Wajib Dilakukan Setiap Tahun
Fauzi juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola promosi dan pengelolaan Festival Krakatau.
Menurutnya, evaluasi bukan berarti penyelenggaraan sebelumnya gagal. Justru, karena Festival Krakatau telah memasuki penyelenggaraan ke-35, kualitasnya harus terus ditingkatkan.
Evaluasi, kata dia, perlu mencakup penentuan waktu, konsep acara, strategi promosi, target pasar, keterlibatan travel agent, hotel, maskapai, UMKM, komunitas, media hingga pengukuran dampak ekonomi.
Ia juga mendorong kalender Festival Krakatau ditetapkan dan dipublikasikan jauh hari.
“Industri pariwisata harus bisa ikut menjual event tersebut, bukan hanya pemerintah yang melakukan promosi,” katanya.»
Jangan Sekadar Seremonial
Fauzi menyebut sedikitnya ada tiga hal utama agar Festival Krakatau tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Pertama, event harus menjadi trigger atau pemicu perjalanan wisata. Wisatawan yang datang harus diarahkan untuk tinggal lebih lama dan mengunjungi destinasi lain di Lampung.
Kedua, konsep pentahelix harus benar-benar berjalan. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika acara akan digelar.
Ketiga, pemerintah harus memiliki indikator dampak ekonomi yang terukur.
“Setelah acara selesai, pemerintah harus bisa menunjukkan berapa wisatawan yang datang dari luar daerah, berapa lama mereka tinggal, berapa tingkat okupansi hotel, berapa transaksi UMKM, berapa perputaran ekonomi dan berapa banyak pelaku usaha lokal yang mendapatkan manfaat,” paparnya.
Fauzi menegaskan DPRD Provinsi Lampung tetap mendukung Festival Krakatau sebagai salah satu ikon pariwisata daerah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan dan evaluasi.
“Jangan sampai kita hanya bangga karena acaranya meriah. Kita harus memastikan bahwa kemeriahan itu berubah menjadi kunjungan wisatawan, lama tinggal yang lebih panjang, peningkatan transaksi UMKM, dan perputaran ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa ukuran keberhasilan Festival Krakatau bukan semata-mata jumlah penonton yang hadir di panggung utama.
“Keberhasilan Festival Krakatau bukan hanya berapa banyak orang yang menonton panggungnya, tetapi berapa besar manfaat ekonomi yang pulang bersama masyarakat Lampung.”
Pernyataan Fauzi Heri tersebut disampaikan menyikapi polemik promosi Festival Krakatau XXXV 2026 yang sebelumnya diberitakan telah mendapat bantahan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung terkait tudingan promosi terlambat. Baca berita sebelumnya di Koran Editor
https://koraneditor.co/2026/08/22/festival-krakatau-di-depan-mata-disparkekraf-bantah-promosi-terlambat/
(*).
