Promosi Harus Masif, Target 40 Ribu Kunjungan Wajib Terukur
BANDARLAMPUNG — Polemik promosi Festival Krakatau XXXV 2026 mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Lampung. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, meminta persoalan promosi event pariwisata tahunan tersebut dilihat secara objektif dan tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang terlambat atau siapa yang paling benar.
Politisi Fraksi PKB dari daerah pemilihan Lampung Selatan itu menilai masuknya Festival Krakatau dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) sejak awal tahun merupakan langkah positif. Namun, status sebagai bagian dari kalender event nasional dinilai belum otomatis menjamin wisatawan datang ke Lampung.
Menurut Ahmad Basuki, ukuran keberhasilan promosi harus dilihat dari efektivitasnya dalam mengubah informasi dan ketertarikan masyarakat menjadi kunjungan wisatawan secara nyata.
“Yang perlu kita ukur sekarang bukan siapa yang terlambat atau siapa yang benar, tetapi seberapa efektif promosi yang sudah dilakukan dan berapa banyak wisatawan yang benar-benar berhasil dikonversi menjadi kunjungan,” ujar Ahmad Basuki, Minggu (22/8/2026).
Ia mengatakan, apabila terdapat perubahan jadwal dari kalender KEN, pemerintah harus memastikan informasi tersebut dikomunikasikan secara cepat, konsisten dan masif. Hal itu penting agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan wisatawan maupun pelaku industri pariwisata.
Target 40 Ribu Harus Jelas
Sorotan lain diarahkan pada target 40.000 kunjungan yang dipatok dalam pelaksanaan Festival Krakatau XXXV 2026. Ahmad meminta target tersebut memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat diukur.
Menurutnya, keberhasilan festival tidak seharusnya hanya dihitung dari jumlah orang yang hadir di lokasi acara. Pemerintah juga perlu menghitung lama tinggal wisatawan serta dampak ekonomi yang ditimbulkan selama penyelenggaraan.
“Festival Krakatau harus memberi efek nyata kepada hotel, restoran, UMKM, transportasi, ekonomi kreatif, biro perjalanan dan pelaku usaha pariwisata lainnya. Jangan sampai puluhan ribu orang hadir, tetapi dampak ekonominya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ahmad menilai Festival Krakatau memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi pariwisata Lampung. Karena itu, pola promosi dan pengelolaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaan festival tidak sekadar menjadi agenda rutin pemerintah.
Dorong Promosi Digital hingga Travel Agent
Ke depan, DPRD Lampung mendorong strategi promosi Festival Krakatau dilakukan jauh lebih agresif dan terintegrasi. Pemerintah daerah dinilai perlu memaksimalkan media digital, komunitas wisata, influencer, travel agent, hotel hingga jaringan promosi pariwisata nasional.
Langkah tersebut diperlukan agar Festival Krakatau tidak hanya dikenal masyarakat Lampung, tetapi mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.
“Festival Krakatau harus naik kelas. Jangan berhenti sebagai agenda seremonial pemerintah. Jadikan ini sebagai brand pariwisata Lampung yang mampu mendatangkan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Ahmad.
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah festival pariwisata pada akhirnya bukan semata-mata diukur dari terlaksananya rangkaian acara, melainkan dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
“Karena ukuran keberhasilan akhirnya bukan hanya acaranya terlaksana, tetapi berapa besar manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat Lampung,” pungkasnya.
Polemik terkait promosi Festival Krakatau XXXV 2026 sebelumnya mencuat setelah muncul sorotan mengenai efektivitas dan waktu promosi menjelang pelaksanaan kegiatan. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. (*).
