JAKARTA — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, mendorong penguatan sinergi antara Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan kolaborasi tersebut mengemuka dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).
Forum tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan menyinkronkan program ketiga lembaga agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga tingkat daerah.
Wulan Mirza mengatakan, sinergitas Dekranasda, PKK, dan Posyandu diperlukan agar berbagai program dari pemerintah pusat dapat diterjemahkan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Hari ini diharapkan untuk sinergitas dari tiga lembaga ini, bagaimana PKK, Posyandu dan Dekranasda dapat mensinkronisasikan program-program kerja,” ujar Wulan Mirza.
Menurut dia, program kerja yang telah dirumuskan di tingkat pusat selanjutnya akan dibawa dan diselaraskan di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program-program kerja dari pusat akan kami bawa ke provinsi dan juga nanti akan ke daerah,” katanya.
Wulan berharap kolaborasi tersebut melahirkan program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Lampung.
“Mudah-mudahan kolaborasi kerja sama ini akan menghasilkan apa-apa yang harus kita laksanakan ke depan untuk Provinsi Lampung kita tercinta,” ujarnya.
TATA KELOLA DIPERKUAT
Sementara itu, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang kuat bagi Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu.
Menurutnya, kelembagaan yang kuat harus ditopang tata kelola yang jelas dan sistematis sehingga setiap unsur mampu menjalankan tugas serta fungsinya secara optimal.
“Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun Dekranas, PKK, dan Posyandu memiliki tugas serta karakteristik berbeda, ketiganya memiliki keterkaitan erat dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Walaupun memiliki tugas dan karakteristik yang berbeda, ketiganya memiliki titik temu yang sangat kuat, yaitu dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Penguatan tata kelola juga dinilai penting untuk memastikan berbagai program, termasuk pengembangan kerajinan, dapat direncanakan dan dilaksanakan secara lebih terarah serta terkoordinasi.
Bagi Lampung, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara program pemberdayaan keluarga, pelayanan kemasyarakatan melalui Posyandu, dan pengembangan potensi kerajinan daerah.
Sinergi tiga lembaga diharapkan mampu memperluas manfaat program pemberdayaan masyarakat sekaligus memastikan kebijakan dan program dari tingkat pusat dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat provinsi hingga daerah. (*).
